Notification

×

Iklan

Iklan

Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Pengacara Ungkap Alasan Jabatan Wapres Tak Terganggu

Oktober 31, 2026 Last Updated 2026-10-31T12:15:12Z


Polemik mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi terkait keabsahan dokumen tersebut, pihak Gibran menegaskan bahwa putusan itu tidak akan memengaruhi kedudukannya sebagai Wakil Presiden.


Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyampaikan bahwa putusan MA tersebut tidak serta-merta berdampak pada jabatan yang saat ini diemban kliennya. Ia menilai terdapat persoalan mengenai pelaksanaan putusan karena seluruh tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah selesai dan Gibran sudah resmi dilantik.


Menurut Rullyandi, keputusan MA tersebut tidak dapat diberlakukan secara surut atau retroaktif. Sebab, surat keterangan penyetaraan pendidikan itu sebelumnya telah digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan administrasi pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.


"Saya menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi syarat administrasi pencalonan sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak memengaruhi posisi Gibran sebagai Wapres," ujar Rullyandi kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).


Pengacara Sebut Putusan MA Tidak Bisa Dieksekusi Sempurna


Rullyandi berpendapat putusan MA tersebut memiliki persoalan dalam pelaksanaannya karena terdapat keadaan hukum yang sudah terbentuk sebelum keputusan dijatuhkan.


Ia merujuk pada Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai bahwa putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tidak bisa begitu saja dieksekusi.


Rullyandi juga menegaskan bahwa putusan MA tidak dapat dijadikan landasan langsung untuk mendorong proses politik pemakzulan terhadap Gibran.


"Putusan MA tersebut meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, namun tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, non-executable, yang tidak bisa juga dijadikan rujukan pelaksanaan eksekusi terhadap upaya politik DPR di ranah pemakzulan," jelasnya.


Selain itu, ia menyebut masih terdapat kemungkinan ditempuhnya upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK). Menurut Rullyandi, langkah tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak tergugat.


Gibran Masih Terlibat dalam Persidangan di PTUN Jakarta


Di tengah polemik putusan MA, Rullyandi mengungkapkan bahwa proses persidangan lain yang berkaitan dengan surat penyetaraan pendidikan Gibran masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.


Ia menjelaskan bahwa pihak penggugat dalam perkara tersebut memang telah menyampaikan pencabutan gugatan dan meninggalkan persidangan. Namun, proses persidangan tetap berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan majelis hakim.


Dalam perkara itu, Gibran telah diterima sebagai pihak intervensi. Artinya, ia memiliki kedudukan sebagai pihak yang berkepentingan untuk memberikan keterangan dan bukti dalam proses persidangan.


Sebagai bagian dari pembuktian, Gibran melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan dokumen riwayat pendidikan. Dokumen tersebut meliputi ijazah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga pendidikan strata satu (S1).


Rullyandi menyebut majelis hakim PTUN Jakarta telah menetapkan agenda persidangan selanjutnya berupa penyampaian replik dan penyerahan bukti tambahan dari pihak tergugat, yakni Kemendikdasmen.


MA Nyatakan Surat Penyetaraan SMA Gibran Tidak Sah


Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.


Putusan tersebut tercatat dengan Nomor 742 K/TUN/2026 dan dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026). Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.


Melalui keputusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.


Dokumen tersebut merupakan surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.


Putusan ini kembali memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya. Namun, terkait dampak putusan MA terhadap jabatan Wakil Presiden, Rullyandi menegaskan bahwa posisi hukum kliennya tidak otomatis berubah hanya karena adanya pembatalan surat keterangan tersebut.


Dengan demikian, polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran masih menjadi perhatian publik. Perkembangan proses hukum dan penjelasan resmi dari lembaga terkait akan menjadi hal penting untuk memahami konsekuensi hukum dari putusan tersebut.(Rhz2797)