Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginginkan sistem keberangkatan haji Indonesia ke depan tidak lagi dibebani antrean panjang. Pemerintah pun tengah merancang skema baru agar calon jemaah dapat berangkat lebih cepat tanpa harus menunggu puluhan tahun.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pemerintah sedang menggodok konsep tersebut dengan memanfaatkan kuota haji Indonesia yang diberikan oleh Arab Saudi sebanyak 200 ribu jemaah per tahun.
Menurut Dahnil, dalam skema yang tengah dibahas, kuota tahunan akan dikelola dengan mekanisme baru sehingga keberangkatan haji bisa dilakukan lebih fleksibel tanpa sistem antre panjang seperti saat ini. Namun, ia menegaskan bahwa konsep tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Pemerintah juga memastikan hak jutaan calon jemaah yang sudah lebih dulu mengantre tetap menjadi prioritas utama. Saat ini tercatat sekitar 5,7 juta warga Indonesia masih berada dalam daftar tunggu haji.
Sebagai informasi, masa tunggu keberangkatan haji reguler di Indonesia saat ini rata-rata mencapai 26 tahun, sementara untuk haji khusus sekitar 6 tahun. Karena itu, pemerintah menilai perlu ada reformasi sistem agar pelayanan haji lebih efisien dan adil.
Selain membahas skema antrean, pemerintah juga telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026. Bersama Komisi VIII DPR, Kementerian Haji menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta.
Sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jemaah ditetapkan sekitar Rp54,19 juta. Biaya tersebut mencakup tiket penerbangan pulang-pergi, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta living cost selama di Tanah Suci.
Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah tetap menahan kenaikan biaya haji meski harga avtur mengalami peningkatan. Bahkan pemerintah memberikan subsidi tambahan sekitar Rp2 juta per jemaah untuk menutup kenaikan biaya bahan bakar penerbangan.
Di sisi operasional, kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026 dan berangkat ke Tanah Suci sehari setelahnya.
Meski demikian, pemerintah masih memantau kondisi geopolitik kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi jalur penerbangan jemaah haji. Faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Rencana reformasi sistem haji ini pun menjadi perhatian publik karena jika terealisasi, dapat mengubah mekanisme keberangkatan jutaan calon jemaah Indonesia di masa depan. (Rhz2797)
