Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) secara terbuka mengajak masyarakat mendukung petisi penghentian sementara program unggulan pemerintah tersebut. Hingga awal Juni 2026, petisi yang disebarkan secara daring itu telah mengumpulkan lebih dari 26 ribu tanda tangan terverifikasi.
Seruan tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi BEM Unair. Dalam unggahannya, organisasi mahasiswa itu menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Presiden BEM Unair, Rizqi Senja, mengatakan bahwa munculnya polemik di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu alasan utama pihaknya mempertanyakan efektivitas dan tata kelola program MBG. Menurutnya, berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar tersebut.
BEM Unair menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum program terus diperluas. Mereka berpendapat bahwa transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan penggunaan anggaran harus menjadi prioritas agar tujuan peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Selain persoalan tata kelola, kelompok mahasiswa tersebut juga menyoroti sejumlah laporan terkait implementasi program di lapangan. Mulai dari isu keamanan pangan, efektivitas distribusi makanan, hingga dugaan pemborosan anggaran menjadi beberapa poin yang mereka angkat dalam petisi.
Rizqi Senja menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap MBG bukanlah hal baru. Sejak awal peluncuran program, BEM Unair telah menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait potensi masalah yang dapat muncul apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Menurutnya, anggaran yang sangat besar seharusnya dibarengi dengan mekanisme pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Meski mendesak penghentian sementara program, BEM Unair tetap memberikan alternatif solusi kepada pemerintah. Salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.
Menurut mereka, pendekatan yang lebih terarah dapat membuat anggaran negara digunakan secara lebih efektif sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Data pada laman petisi online menunjukkan dukungan masyarakat terhadap gerakan tersebut terus bertambah. Hingga Senin, 8 Juni 2026 pukul 10.00 WIB, jumlah tanda tangan yang telah diverifikasi mencapai 26.727 dukungan dan masih berpotensi meningkat.
Tingginya partisipasi publik juga terlihat dari interaksi di media sosial. BEM Unair mengklaim unggahan terkait petisi tersebut memperoleh jangkauan yang sangat besar dan memicu diskusi luas mengenai masa depan Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui petisi tersebut, BEM Unair meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG sampai seluruh persoalan yang menjadi sorotan publik dapat dievaluasi dan diselesaikan secara transparan. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memastikan setiap program yang dibiayai negara benar-benar berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.(Rhz2797)
