Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal tersebut ia ungkapkan saat hadir dalam Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (28/11).
Di hadapan peserta acara, Bahlil membuat pengakuan mengejutkan terkait masa lalunya sebagai pengusaha tambang. Ia mengakui bahwa aktivitas usaha yang pernah ia jalankan kerap melibatkan penebangan pohon — sesuatu yang kini ia sesali ketika melihat dampak kerusakan lingkungan.
“Saya juga merasa bersalah. Dulu waktu jadi pengusaha, usaha saya tekstil dan tambang, dan semua urusannya pasti nebang pohon,” ujar Bahlil.
Penggundulan Hutan Dinilai Jadi Pemicu Bencana
Bahlil menegaskan bahwa penggundulan hutan dan tata kelola lingkungan yang buruk menjadi faktor utama pemicu longsor dan banjir. Pengalaman masa lalu itu, kata dia, menjadi pelajaran penting ketika kini ia dipercaya memimpin sektor energi dan pertambangan.
“Dampaknya sekarang jelas. Ketika pertambangan dan perkebunan tidak ditata, maka dampaknya sangat besar terhadap sosial,” ucapnya.
Penataan Tambang Secara Total
Setelah menjadi Menteri ESDM, Bahlil menyebut langsung mengambil langkah penataan total terhadap industri pertambangan. Standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disebut akan diperketat demi memastikan kegiatan tambang dilakukan secara bertanggung jawab.
Ia menegaskan kebijakan paling mendasar adalah mewajibkan seluruh pemegang izin tambang untuk menjaminkan biaya reklamasi di awal. Kebijakan ini dibuat agar tidak ada perusahaan yang “ambil untung lalu kabur”, meninggalkan lubang tambang tanpa pemulihan lingkungan.
“Kami meminta seluruh izin pertambangan menjaminkan biaya reklamasi dulu. Jangan sampai nambang, lalu tinggalkan hutan rusak,” tegasnya.
Banyak Ditentang, Namun Tetap Jalan Terus
Bahlil mengakui kebijakan tersebut memicu protes dari berbagai pihak. Meski begitu, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pengusaha.
“Banyak yang memprotes. Saya bilang, sudah saatnya pengusaha tidak boleh mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara — tapi negara pun tidak boleh sewenang-wenang,” jelasnya.
Bahlil juga menyampaikan kepada para aktivis lingkungan bahwa Kementerian ESDM kini bersikap jauh lebih ketat terhadap tambang dan sektor migas. Menurutnya, AMDAL menjadi aspek yang paling diprioritaskan dalam setiap proses perizinan.
“Kami di ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitu juga di migas. Amdal adalah hal yang sangat penting,” kata Bahlil.
