Sorotan terhadap pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Komisi IX DPR RI memastikan akan memanggil pihak BGN guna meminta penjelasan resmi terkait pembelian puluhan ribu unit motor listrik bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai pengadaan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terlebih setelah muncul pernyataan bahwa usulan serupa sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, bila benar pengadaan yang pernah ditolak tetap dijalankan, maka hal itu berpotensi menjadi pelanggaran serius dalam tata kelola anggaran negara.
Charles menegaskan tidak boleh ada lembaga negara yang menjalankan program di luar mekanisme anggaran yang sah. Ia juga menyebut pengadaan motor listrik dalam jumlah besar berpotensi menjadi bentuk pemborosan, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang sedang menuntut efisiensi belanja pemerintah.
Menurut Charles, fokus utama program MBG seharusnya tetap pada peningkatan kualitas gizi anak, bukan pada pengadaan sarana yang urgensinya dianggap belum jelas. Ia meminta BGN memberikan penjelasan transparan mengenai dasar penganggaran dan alasan kebutuhan kendaraan operasional tersebut.
“Program gizi jangan sampai berubah menjadi proyek pengadaan yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
DPR Siap Minta Pertanggungjawaban Resmi BGN
Komisi IX DPR menyatakan akan memanggil BGN dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam pengadaan kendaraan listrik tersebut.
Charles menekankan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
BGN Bantah Pengadaan 70 Ribu Unit Motor
Sebelumnya, publik dihebohkan oleh video viral yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional di sebuah gudang besar. Dalam narasi video disebutkan jumlah kendaraan mencapai 70 ribu unit dan akan didistribusikan ke SPPG di wilayah Jawa Barat.
Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana membantah angka tersebut. Ia menegaskan bahwa jumlah motor listrik yang direalisasikan tidak mencapai 70 ribu unit.
Menurut Dadan, total pengadaan motor listrik untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 21.801 unit dari total pemesanan 25 ribu unit. Pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.
Ia menjelaskan motor tersebut memang disiapkan untuk mendukung mobilitas Kepala SPPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun hingga kini kendaraan itu belum didistribusikan karena masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Menkeu Akui Pernah Tolak Pengadaan Motor
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa usulan pembelian motor dan komputer untuk mendukung MBG memang pernah diajukan sebelumnya. Namun, menurutnya, usulan tersebut sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan.
Purbaya menilai anggaran Program Makan Bergizi Gratis seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan utama, yakni pengadaan makanan bagi penerima manfaat.
Ia menyebut pemerintah akan kembali meninjau informasi terbaru terkait realisasi pengadaan motor listrik tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas anggaran.
Polemik Diprediksi Berlanjut
Polemik pengadaan motor listrik BGN diperkirakan masih akan terus bergulir hingga rapat resmi antara DPR dan BGN digelar. Publik kini menanti penjelasan menyeluruh terkait urgensi, mekanisme pengadaan, serta sumber pembiayaan proyek tersebut.
Di tengah besarnya anggaran Program MBG, transparansi penggunaan dana menjadi sorotan utama agar tujuan program peningkatan gizi nasional tidak melenceng dari sasaran. (Rhz2797)
