Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok rentan. Langkah ini diambil untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penyesuaian penerima manfaat Program MBG, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta berbagai langkah strategis untuk mempercepat implementasi program di berbagai daerah.
Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian pendataan wilayah prioritas dalam waktu singkat. Fokus utama diarahkan pada penguatan layanan SPPG di wilayah 3T, terutama Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Selain itu, daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program.
Menurut Zulhas, hasil rapat memutuskan bahwa proses pendataan untuk wilayah 3T ditargetkan rampung dalam pekan ini. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat distribusi manfaat Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan gizi.
Tak hanya berdasarkan wilayah, pemerintah juga memprioritaskan kelompok penerima manfaat yang dinilai paling membutuhkan intervensi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan percepatan penurunan stunting.
Zulhas menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan program secara adil dan tepat sasaran. Seluruh proses pendataan maupun penyaluran manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah sehingga layak menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Tito menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan calon penerima manfaat. Dukungan data kependudukan diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait. Sinergi lintas kementerian ini diharapkan mampu mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
