Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet pada Senin, 14 September 2026. Pergantian tersebut menjadi reshuffle keenam sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024.
Salah satu perubahan paling mencolok dalam reshuffle kali ini terjadi pada posisi Menteri Keuangan. Purbaya Yudhi Sadewa resmi digantikan oleh Suahasil Nazara.
Pelantikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin sore. Suahasil sebelumnya dikenal sebagai salah satu pejabat yang cukup lama berkecimpung di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pergantian Menkeu ini sekaligus membuat susunan Kabinet Merah Putih kembali mengalami perubahan. Berikut daftar terbaru menteri Kabinet Prabowo-Gibran setelah reshuffle keenam.
Daftar Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Terbaru
Menteri Koordinator
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Djamari Chaniago
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
Kementerian
Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Muhktarudin
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara
Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir
Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
Suahasil Nazara Gantikan Purbaya
Pergantian Menteri Keuangan menjadi salah satu perhatian utama dalam reshuffle kali ini. Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya dipercaya sebagai bendahara negara kini tidak lagi menduduki posisi tersebut.
Suahasil Nazara kemudian ditunjuk untuk mengambil alih jabatan Menteri Keuangan. Dengan pengalaman di lingkungan Kementerian Keuangan, Suahasil bukan nama baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia.
Perubahan ini terjadi ketika pemerintah tengah menghadapi sejumlah agenda ekonomi penting, termasuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBN serta penguatan perekonomian nasional.
Reshuffle keenam ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo masih melakukan evaluasi terhadap susunan kabinetnya. Perubahan posisi menteri diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan dalam menjalankan berbagai program prioritas hingga akhir masa jabatan 2024-2029.(Rhz2797)
