Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan upaya banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Polri memastikan pengajuan banding tersebut akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Nantinya, akan dibentuk komisi banding untuk memeriksa kembali putusan etik terhadap mantan perwira tinggi Polri tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, mekanisme pengajuan banding telah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
"Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Hasil Banding Irjen Eko Hadi Santoso Masih Ditunggu
Trunoyudo membenarkan bahwa Irjen Eko Hadi Santoso telah menyatakan keberatan terhadap putusan sidang etik dan memilih menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
Menurutnya, permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui komisi banding yang dibentuk sesuai aturan. Hasil pemeriksaan dan keputusan pada tingkat banding nantinya akan disampaikan kepada publik.
"Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut," ujarnya.
Dengan adanya upaya hukum internal tersebut, keputusan akhir mengenai sanksi etik terhadap Irjen Eko masih menunggu proses pemeriksaan di tingkat banding.
Kembali Ditahan di Mako Brimob
Di tengah proses pengajuan banding, Polri memastikan Irjen Eko Hadi Santoso telah kembali menjalani penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob.
Trunoyudo menjelaskan, setelah putusan PTDH dijatuhkan dalam sidang etik, Eko langsung dikembalikan ke Mako Brimob untuk melanjutkan penahanan dalam perkara pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
"Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim," jelasnya.
Dengan demikian, proses etik dan penanganan perkara pidana terhadap Eko berjalan melalui mekanisme yang berbeda.
Ahrie Sonta Juga Ajukan Banding Setelah Dipecat
Kasus Irjen Eko Hadi Santoso bukan satu-satunya perkara yang berujung pada pemecatan anggota Polri terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Polri juga menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Dalam sidang tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat setelah menyatakan perbuatannya sebagai pelanggaran etik.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa keputusan majelis mencakup sanksi etika dan administratif.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Johnny seusai sidang etik.
Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, Ahrie juga dijatuhi sanksi pemecatan dari institusi kepolisian.
"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," tegasnya.
Sama seperti Irjen Eko Hadi Santoso, Ahrie Sonta juga tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan upaya banding.
Pengajuan banding keduanya kini menjadi perhatian karena hasil pemeriksaan di tingkat lanjutan akan menentukan nasib masing-masing mantan pejabat Polri tersebut dalam proses penegakan kode etik kepolisian.
Kasus ini sekaligus menjadi sorotan publik terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan proses penegakan hukum di lingkungan institusi Polri.(Rhz2797)

