Notification

×

Iklan

Iklan

MPR Bahas Peringatan Mahfud soal Jadwal Sidang Pemilihan Wapres, Benarkah 9 Desember Terancam Mundur?

November 22, 2026 Last Updated 2026-11-22T10:52:13Z

 Jadwal sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian. Pasalnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengingatkan adanya persoalan terkait batas waktu pengajuan nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.


Menanggapi hal tersebut, Panitia Ad Hoc MPR yang bertugas menangani pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden memastikan masukan dari Mahfud akan menjadi bahan pembahasan.


Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri, mengatakan berbagai perkembangan dan pandangan yang muncul di tengah masyarakat akan diperhatikan, termasuk analisis hukum yang disampaikan Mahfud MD.


"Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu," ujar Abidin kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).


Menurut Abidin, Panitia Ad Hoc MPR akan menggelar rapat pada Senin (23/11/2026). Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah aspek yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan, konstitusi, Undang-Undang MD3, hingga Tata Tertib MPR.


Seluruh ketentuan tersebut nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.


"Kami akan rapat pada Senin, 23 November, tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden," jelasnya.


Jadwal Sidang MPR Masih Mengacu 9 Desember 2026


Meski muncul peringatan mengenai persoalan tenggat waktu, Abidin menegaskan bahwa sampai saat ini jadwal sidang paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti masih belum berubah.


Sidang tersebut tetap direncanakan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.


Abidin menyebut jadwal itu masih mengacu pada pernyataan Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto sebelumnya.


"Seperti disampaikan Pak Bambang Wuryanto Wakil Ketua MPR RI. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan Sidang MPR masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026," imbuhnya.


Dengan demikian, keputusan mengenai kemungkinan perubahan jadwal masih menunggu pembahasan lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc MPR.


Mahfud MD Ingatkan Aturan Pengajuan Dua Nama Calon Wapres


Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan sidang pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada 9 Desember 2026.


Melalui akun media sosial X miliknya, @mohmahfudmd, Mahfud mengingatkan Presiden Prabowo dan pimpinan MPR agar memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.


Dalam keterangannya yang diunggah pada Jumat (20/11/2026), Mahfud menilai terdapat persoalan apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon pengganti hingga batas waktu yang diperlukan.


"Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud.


Mahfud menjelaskan, berdasarkan ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR, Presiden harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR dilaksanakan.


Namun, menurutnya, penghitungan 14 hari tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Perbedaan metode penghitungan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan keabsahan jadwal sidang.


Mahfud Sarankan Jadwal Sidang Dihitung Ulang


Atas dasar perhitungan tersebut, Mahfud menyarankan agar pelaksanaan sidang MPR disesuaikan dengan waktu penerimaan dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden.


Artinya, apabila Presiden baru menyerahkan nama calon pengganti pada 20 November 2026, maka jadwal sidang perlu dihitung berdasarkan ketentuan 14 hari kerja sejak pengajuan tersebut diterima.


Mahfud mencontohkan, jika penyerahan dilakukan pada Kamis (20/11/2026), pelaksanaan sidang menurut perhitungannya perlu disesuaikan menjadi 10 Desember 2026.


Ia juga mengingatkan bahwa apabila pengajuan nama dilakukan pada tanggal yang lebih lambat, waktu pelaksanaan sidang harus kembali disesuaikan.


"Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," tutur Mahfud.


Persoalan tenggat waktu tersebut kini menjadi salah satu perhatian Panitia Ad Hoc MPR. Rapat pada Senin (23/11/2026) diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai landasan hukum dan kepastian jadwal sidang pengisian jabatan Wakil Presiden.


Untuk sementara, MPR masih mempertahankan rencana sidang pada 9 Desember 2026 sambil menunggu hasil pembahasan dan perkembangan pengajuan dua nama calon Wakil Presiden dari Presiden Prabowo Subianto.(Rhz2797)