Notification

×

Iklan

Iklan

Sidang Pemilihan Wapres Diundur ke 9 Desember 2026, Ini Alasan di Balik Keputusan MPR

November 16, 2026 Last Updated 2026-11-16T15:39:22Z


Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengubah jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sidang yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini diundur selama satu pekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026.


Keputusan penundaan tersebut diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (16/11/2026).


Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah mempertimbangkan surat dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pertimbangan utamanya adalah padatnya agenda kenegaraan Presiden sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk menentukan calon Wakil Presiden.


"Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).


Presiden Prabowo Butuh Waktu Menentukan Dua Calon Wapres


Muzani mengungkapkan, keputusan mengubah jadwal sidang diambil setelah MPR menerima surat balasan Presiden atas surat yang sebelumnya dikirimkan pada 13 November 2026.


Dalam surat tersebut, MPR sebelumnya telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden yang baru.


Namun, perkembangan berikutnya membuat jadwal tersebut perlu disesuaikan.


Menurut Muzani, penundaan selama satu pekan memberikan kesempatan lebih luas kepada Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan kepada MPR.


Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila sidang paripurna digelar pada 2 Desember, Presiden harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang atau sekitar 18 November 2026.


Persoalannya, dalam rentang waktu tersebut Presiden memiliki sejumlah agenda kenegaraan yang cukup padat.


Padahal, penentuan calon Wakil Presiden membutuhkan pertimbangan matang, termasuk melalui komunikasi dan koordinasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.


"Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu," jelas Muzani.


MPR Siapkan Mekanisme Pemilihan dan Pelantikan Wapres


Selain menyepakati perubahan tanggal sidang, Rapat Gabungan MPR juga membahas mekanisme pelaksanaan pemilihan serta prosesi pelantikan Wakil Presiden terpilih.


Muzani menyampaikan bahwa pelantikan akan dilaksanakan dengan berpedoman pada semangat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur kewenangan MPR dalam melantik Wakil Presiden.


Untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, MPR juga membentuk panitia ad hoc.


Panitia ad hoc akan dipimpin oleh Bambang Wuryanto sebagai ketua, didampingi dua wakil ketua. Struktur kepanitiaan tersebut melibatkan 36 anggota yang berasal dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR.


Sementara itu, tim verifikasi akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat. Habiburrahman ditunjuk sebagai ketua tim, sedangkan posisi sekretaris dipercayakan kepada perwakilan Fraksi PDI Perjuangan.


Siapa Dua Nama Calon Wakil Presiden yang Akan Diajukan?


Perubahan jadwal sidang MPR membuat perhatian publik kini tertuju pada keputusan Presiden Prabowo mengenai dua calon Wakil Presiden yang akan diajukan.


Kedua nama tersebut nantinya akan diproses melalui mekanisme pemilihan di MPR sebelum salah satunya ditetapkan dan dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.


Tambahan waktu hingga 9 Desember 2026 diharapkan dapat memberikan ruang bagi Presiden untuk melakukan komunikasi politik dan mempertimbangkan berbagai masukan dari partai politik maupun tokoh nasional.


Meski jadwal sidang sudah disepakati, publik masih menunggu siapa dua figur yang akan dipilih Prabowo untuk mengikuti proses pemilihan Wakil Presiden.


Keputusan tersebut diperkirakan menjadi salah satu perkembangan politik nasional yang paling dinantikan menjelang pelaksanaan sidang paripurna MPR pada Desember mendatang.(Rhz2797)