Kabar mengenai kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah karena program MBG yang dikonsumsi para siswa itu masih terus jadi perhatian.
Keracunan dialami oleh para siswa dan guru yang mendapatkan jatah MBG di sekolah.
Meski gratis, program MBG ini bagi negara mengeluarkan banyak anggaran.
Uang negara banyak dikeluarkan, anak bangsa malah keracunan, program inipun terus dievaluasi.
Terbaru, pihak Istana Kepresidenan memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi.
Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan.
"Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025), seperti dikutip TribunJatim.com viaTribun Medan.
"Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ucap dia.
Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.
Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.
Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya.
"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," tuturnya.
Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.
"Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," ujar dia.
Evaluasi dapur MBG
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak asal mengobral izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.
“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).
Politikus PDI-P ini berpandangan, akar masalah keracunan massal tidak terlepas dari langkah BGN yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.
Menurut Edy, izin SPPG seharusnya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen di luar BGN.
"Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.
Di tengah sorotan publik, BGN terus berjuang mengejar satu target besar yaitu zero accident.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG akan terus dievaluasi dan dilakukan pengetatan SOP.
"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan pada April lalu.
Program MBG sempat mendapat sorotan publik karena munculnya isu makanan basi dan keracunan di sejumlah wilayah.
Pemerintah disebut belum maksimal dalam mengkomunikasikan program ini secara strategis kepada masyarakat.
Purbaya juga menyampaikan bahwa mulai pekan depan, pihaknya akan melakukan patroli ke kementerian dan lembaga (K/L) untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai target.
Jika ditemukan anggaran yang tidak digunakan optimal, ia menegaskan akan segera mengalihkannya.
“Kita lihat mana yang paling pas,” ujarnya.
Menkeu Purbaya segera mengalihkan anggaran Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dialihkan ke program lain yang lebih siap.
Bisa dialihkan jadi 10 Kg Beras.
Begitulah penuturan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menyoroti apa yang sudah berjalan, Menkeu Purbaya tidak menegur.
Ia menyebut dukungan tetap diberikan, namun pengalihan anggaran bisa dilakukan jika dana tidak terserap secara optimal.
“Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya tapi kalau nggak bisa (terserap anggaran) juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Pernyataan ini memperkuat sikap Purbaya yang sebelumnya juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial, menyusul rendahnya serapan anggaran MBG yang baru mencapai sekitar 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun.
Dalam pernyataan sebelumnya, Purbaya menegaskan:
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang.”
Ia menjelaskan bahwa pengalihan anggaran merupakan langkah realistis agar dana negara tidak terbuang percuma.
Dialihkan 10 Kg Beras
Dana bisa dialihkan ke program lain yang lebih siap atau langsung ke masyarakat.
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras, kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang nggak bisa diserap,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa jika program MBG berjalan baik dan anggaran terserap, maka tidak ada alasan untuk realokasi.
“Tapi kalau memang bisa diserap kan bagus. Jadi saya nggak negur tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan, saya ambil duitnya,” pungkasnya.
