Wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Organisasi lingkungan tersebut menilai rencana pemindahan satwa langka yang terancam punah itu berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru. Bahkan, WALHI mempertanyakan apakah wacana tersebut benar-benar didasarkan pada kepentingan konservasi atau justru memiliki keterkaitan dengan rencana perluasan aktivitas pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Wacana pemindahan badak Jawa sebelumnya disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam media briefing terkait agenda COP31 di Antalya, Turki.
Menanggapi usulan tersebut, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan dasar kewenangan dan pertimbangan yang digunakan Hashim dalam mengusulkan pemindahan salah satu spesies paling langka di Indonesia tersebut.
Menurut Umi, kebijakan pemindahan satwa dilindungi tidak seharusnya ditentukan tanpa melalui mekanisme pemerintahan yang jelas serta kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai tugas utama Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional seharusnya berfokus pada pencarian sumber pembiayaan berkelanjutan untuk pengelolaan taman nasional, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi.
WALHI juga menyoroti sejumlah jabatan Hashim lainnya, termasuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Menurut Umi, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai kapasitas dan dasar kewenangan dalam setiap usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan lingkungan dan konservasi.
WALHI Ingatkan Risiko Besar Pemindahan Badak Jawa
Secara regulasi, penyelamatan dan pemindahan satwa telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.
Namun, keberadaan aturan tersebut bukan berarti translokasi atau pemindahan satwa bisa dilakukan tanpa pertimbangan ekologis yang mendalam.
WALHI menegaskan bahwa pemindahan satwa hanya patut dipertimbangkan apabila terdapat ancaman serius terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup populasinya. Misalnya, kerusakan habitat yang berat, bencana alam yang membuat kawasan tidak lagi layak dihuni, atau ancaman lain yang tidak dapat diatasi melalui perlindungan di habitat asal.
Sebelum pemindahan dilakukan, pemerintah harus memiliki kajian komprehensif mengenai kondisi habitat tujuan, ketersediaan sumber makanan, daya dukung lingkungan, kemampuan adaptasi satwa, hingga potensi dampak terhadap spesies lain.
Dalam konteks rencana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dikaji. Salah satunya adalah kemungkinan interaksi antara badak Jawa dengan satwa yang lebih dahulu menghuni kawasan tersebut, seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa.
Pemerintah juga harus memastikan kehadiran badak Jawa tidak mengganggu keseimbangan ekosistem maupun mengancam keberlangsungan hidup spesies lain.
Selain itu, diperlukan pemantauan jangka panjang untuk memastikan satwa yang dipindahkan mampu beradaptasi, bertahan hidup, dan berkembang biak di lingkungan barunya.
Umi mengingatkan bahwa pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah proses pemindahan di kawasan Ujung Kulon seharusnya menjadi bahan evaluasi serius.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa proses translokasi badak Jawa memiliki risiko besar, bahkan ketika pemindahan masih berlangsung di dalam kawasan habitat asalnya.
Dengan jumlah populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja dapat menjadi kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies tersebut.
Karena itu, WALHI meminta pemerintah tidak menjadikan badak Jawa sebagai objek percobaan kebijakan konservasi tanpa bukti ilmiah yang kuat.
Ancaman Tsunami Dinilai Belum Cukup Menjadi Alasan
Salah satu kekhawatiran yang mengemuka dalam wacana pemindahan badak Jawa adalah potensi bencana tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Namun, WALHI menilai ancaman bencana tersebut tidak bisa langsung dijadikan alasan untuk memindahkan seluruh populasi badak Jawa dari Ujung Kulon.
Menurut organisasi tersebut, pemerintah perlu terlebih dahulu menyampaikan kajian risiko bencana secara terbuka. Kajian itu harus mencakup tingkat kemungkinan terjadinya bencana, potensi dampak terhadap habitat, risiko terhadap populasi badak, serta langkah mitigasi yang dapat dilakukan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan mengapa upaya perlindungan dan pengurangan risiko bencana di habitat asli dianggap tidak lagi memadai.
WALHI berpandangan bahwa prioritas utama seharusnya memperkuat perlindungan kawasan Ujung Kulon, meningkatkan sistem pemantauan populasi, membangun kesiapsiagaan bencana, dan memperkuat mitigasi risiko ekologis.
Dengan demikian, pemindahan tidak dilakukan hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap potensi bencana yang belum disertai pembuktian bahwa habitat saat ini sudah tidak layak dihuni.
Dugaan Keterkaitan dengan Ekspansi Tambang Emas di Sekitar Ujung Kulon
Di balik polemik pemindahan badak Jawa, WALHI juga mengungkap sejumlah hal yang menurut mereka perlu ditelusuri terkait aktivitas pertambangan emas di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), perusahaan pertambangan emas yang disebut sebagai anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) dan beroperasi di sekitar perbatasan kawasan TNUK.
Perusahaan tersebut dilaporkan telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah pertambangan sekitar 5.302 hektare.
Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD disebut telah berakhir pada 3 April 2025.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status perizinan, kelanjutan aktivitas pertambangan, serta kemungkinan pengembangan wilayah tambang emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Kekhawatiran WALHI semakin menguat setelah terbitnya keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026.
Keputusan yang diterbitkan pada masa kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut mencakup wilayah daratan dan perairan di Provinsi Banten.
Dalam kebijakan itu, wilayah pertambangan dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan dalam proses penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dapat menjadi dasar pemberian izin usaha pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan tersebut, WALHI menemukan indikasi bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kawasan WUP.
Temuan ini dinilai perlu mendapatkan klarifikasi dari pemerintah karena kawasan TNUK tidak hanya memiliki ekosistem daratan, tetapi juga wilayah perairan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan laut.
WALHI menilai terdapat kontradiksi apabila pemerintah di satu sisi berbicara mengenai perlindungan satwa langka, tetapi di sisi lain menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran mereka terindikasi bersinggungan dengan kawasan perairan di sekitar taman nasional.
Aktivitas pertambangan di wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekologis, mulai dari pencemaran air, peningkatan sedimentasi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hingga gangguan terhadap habitat berbagai spesies.
Umi Ma’rufah menilai kemunculan kebijakan penetapan wilayah pertambangan pada Februari 2026 dan wacana pemindahan badak Jawa pada tahun yang sama perlu dicermati secara serius.
Menurutnya, rangkaian kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan ekonomi di balik rencana pemindahan satwa dilindungi.
WALHI mengingatkan agar pemindahan badak Jawa tidak sampai menjadi alasan untuk membuka peluang eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang selama ini memiliki fungsi penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.
Meski demikian, dugaan keterkaitan antara wacana pemindahan badak dan kepentingan pertambangan tersebut masih memerlukan penelusuran serta klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
WALHI Desak Pemerintah Buka Kajian dan Peta Wilayah Tambang
Atas berbagai persoalan tersebut, WALHI mendesak pemerintah menghentikan rencana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pemerintah juga diminta membuka informasi mengenai dasar penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan secara jelas hubungan antara wilayah pertambangan dengan batas serta zonasi Taman Nasional Ujung Kulon.
Selain itu, pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam keberadaan kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.
Bagi WALHI, keselamatan badak Jawa tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Negara seharusnya memprioritaskan perlindungan habitat alami serta menjamin keberlangsungan hidup spesies yang berada di ambang kepunahan tersebut.
Polemik ini pun menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan konservasi harus didasarkan pada kepentingan ekologis, kajian ilmiah, dan keterbukaan kepada publik. Masa depan badak Jawa di Ujung Kulon tidak semestinya ditentukan oleh keputusan yang belum memiliki landasan ilmiah dan penjelasan memadai.(Rhz2797)

