Penerima Bansos Mundur Massal karena Stiker “Keluarga Miskin”
Fenomena mengejutkan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Banyak penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) memilih mundur setelah mengetahui rumah mereka akan ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin”.
Langkah ini awalnya dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pendataan dan transparansi oleh pemerintah daerah. Namun, bagi sebagian warga, label tersebut dianggap memalukan dan menurunkan martabat keluarga, sehingga mereka memilih mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan.
Mensos Gus Ipul: Itu Inisiatif Daerah, Bukan dari Pusat
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemasangan stiker “Keluarga Miskin” bukanlah instruksi dari Kementerian Sosial, melainkan inisiatif pemerintah daerah.
“Kalau soal ada beberapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mundur karena ditempeli stiker warga miskin, itu inisiatif daerah, bukan dari pusat,” ujar Gus Ipul, Selasa (28/10/2025).
Gus Ipul menambahkan, jika ada warga yang mengundurkan diri, anggaran bantuan mereka akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih layak menerima bansos.
“Oh iya, pasti kita alihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” jelasnya.
Dua Juta Lebih Penerima Bansos Ternyata Tidak Layak
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul mengungkapkan hasil evaluasi terbaru dari Kementerian Sosial. Selama lima hari terakhir, tim pendamping dan pemerintah daerah telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memverifikasi data penerima bantuan.
Hasilnya cukup mengejutkan — lebih dari dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria bansos.
“Per hari ini sudah dua juta lebih yang tidak layak menerima bansos,” kata Gus Ipul.
Ia pun mengapresiasi langkah cepat sejumlah pemerintah daerah yang ikut turun langsung memperbarui data, agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Kasus di Bengkulu Jadi Sorotan
Kasus pengunduran diri massal pertama kali mencuat dari Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Sejumlah penerima bansos PKH di daerah tersebut menolak stikerisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial setempat pada Senin (20/10/2025).
Warga merasa tidak nyaman rumahnya diberi tanda “Keluarga Miskin” karena dianggap menimbulkan stigma sosial di lingkungan sekitar. Akibatnya, sebagian memilih mengembalikan kartu bantuan dan mundur secara sukarela.
Pemerintah Dorong Transparansi, tapi Butuh Pendekatan Sosial
Meski tujuannya baik untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data bansos, penerapan label “Keluarga Miskin” dinilai perlu disertai pendekatan sosial yang lebih manusiawi.
Gus Ipul berharap setiap pemerintah daerah dapat menyesuaikan cara sosialisasi agar tidak menyinggung perasaan masyarakat.
“Saya berterima kasih kepada daerah yang turun langsung memperbarui data. Tapi tetap harus hati-hati dalam penerapan di lapangan,” tutupnya.
Dengan langkah verifikasi ulang dan penyaluran tepat sasaran, pemerintah berharap program bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, tanpa menimbulkan rasa malu atau stigma negatif di tengah masyarakat.
.jpg)
