Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menarik perhatian publik usai dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penunjukan ini dianggap semakin menegaskan posisi Purbaya sebagai salah satu figur kunci dalam kabinet.
Namun di balik penugasan strategis tersebut, muncul perbandingan menarik antara Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, terutama soal kekuatan komunikasi publik dan dominasi di media sosial.
Ramai Usai Soroti Dana Daerah Mengendap di Bank
Sebelumnya, Purbaya sempat mencuri perhatian karena mengungkap dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan hingga Rp 234 triliun per September 2025. Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan simpanan terbesar mencapai Rp 4,1 triliun.
Isu ini sempat memantik diskusi publik karena Dedi Mulyadi adalah tokoh yang pertama kali vokal mengangkat persoalan serupa di ruang publik.
Pengamat: Dedi "Raja Medsos", Purbaya Masih Pendatang Baru
Pengamat media sosial Mustofa Nahrawardaya menilai Dedi Mulyadi unggul jauh dalam hal pengaruh digital. Konten-konten kegiatan Dedi sering viral di YouTube dan media sosial, membentuk citra pemimpin kreatif dan dekat dengan masyarakat.
“Kang Dedi punya kekuatan media sosial. Kontennya konsisten, pengikutnya besar, dan semua langkahnya terekam,” ujar Mustofa.
Sementara itu, menurutnya, Purbaya masih relatif baru dalam arena digital.
Meski begitu, ia menilai Purbaya berhasil menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dan mulai mendapat simpati publik.
“Dia punya start bagus. Publik mulai suka. Ini seperti efek kejut,” tambah Mustofa.
Dapat Tugas Baru dari Prabowo: Kawal Program Gizi Nasional
Melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Purbaya sebagai salah satu anggota Tim Koordinasi Program MBG.
Program ini bertujuan memastikan distribusi makanan bergizi untuk anak sekolah di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari agenda ketahanan gizi nasional dan penguatan SDM.
Tim dipimpin oleh Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dengan dukungan berbagai menteri lintas sektor, termasuk Menko PMK Pratikno dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin.
Tim wajib menggelar rapat rutin maksimal dua kali sebulan dan melaporkan progres ke Presiden secara berkala.
