Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan di lingkungan birokrasi. Pada tahun 2026, Pemkot Bekasi berencana menyewa ratusan mobil listrik guna menunjang mobilitas para pejabat sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi emisi kendaraan berbahan bakar fosil serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkelanjutan.
“Insyaallah tahun ini Pemkot Bekasi akan menyewa mobil listrik untuk kendaraan para pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi,” ujar Tri Adhianto, Rabu (7/1/2026).
125 Unit Mobil Listrik Disiapkan
Tri Adhianto menjelaskan, jumlah kendaraan listrik yang akan disewa mencapai sekitar 125 unit. Mobil-mobil tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi.
Rencana penyewaan ini dinilai sebagai langkah konkret Pemkot Bekasi dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Selain menekan emisi karbon, penggunaan mobil listrik juga diharapkan mampu mengurangi biaya operasional jangka panjang, terutama dari sisi konsumsi energi dan perawatan kendaraan.
“Kurang lebih ada sekitar 125 mobil yang akan kita lakukan dengan menggunakan mobil listrik,” jelas Tri.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di sektor pemerintahan sebagai contoh bagi masyarakat.
Dukungan PLN untuk Infrastruktur Pengisian
Seiring dengan rencana penggunaan kendaraan listrik tersebut, PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Manager PLN UP3 Bekasi Firman Sadikin menegaskan bahwa PLN siap mendukung program Pemkot Bekasi dalam menyediakan kendaraan listrik bagi para pejabat.
“Oh iya, siap. Kami pasti selalu mendukung program pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Bekasi. Kami dengar Wali Kota akan menyediakan kendaraan listrik sebanyak 125 unit, maka peran kami adalah menyediakan stasiun-stasiun pengisian yang nyaman dan cepat,” ujar Firman.
PLN menilai keberadaan SPKLU menjadi faktor krusial agar penggunaan kendaraan listrik dapat berjalan optimal, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat umum.
Ajak Swasta Bangun SPKLU
Firman menambahkan, dalam pembangunan SPKLU, PLN tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama sektor swasta, guna mempercepat ketersediaan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Kota Bekasi.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan SPKLU, sehingga pengguna kendaraan listrik tidak mengalami kendala dalam pengisian daya, baik di kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun area publik lainnya.
Langkah sinergi antara Pemkot Bekasi, PLN, dan sektor swasta dinilai penting untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.
Dorong Transisi Energi Bersih
Rencana penyewaan mobil listrik ini sekaligus menandai komitmen Pemkot Bekasi dalam mendukung agenda transisi energi bersih. Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat menjadi contoh nyata bagi instansi lain serta masyarakat untuk mulai beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
Selain berdampak positif terhadap lingkungan, penggunaan mobil listrik juga dinilai mampu meningkatkan citra pemerintah daerah sebagai pelopor inovasi dan keberlanjutan.
Ke depan, Pemkot Bekasi membuka peluang untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik tidak hanya di kalangan pejabat, tetapi juga pada layanan publik lainnya.
