Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan dirinya merasa dibohongi oleh anak buahnya di Bea Cukai terkait masuknya impor baja ilegal. Hal ini terungkap dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12/2025), saat para pengusaha baja lokal mengeluhkan derasnya produk impor yang mengganggu iklim usaha di dalam negeri.
Asosiasi Pengusaha Baja Konstruksi (IISC) melaporkan bahwa baja konstruksi siap pasang dari Tiongkok dan Vietnam masuk ke Indonesia hingga satu juta ton tahun ini. Ketua Umum IISC, Budi Harta Winata, menekankan bahwa kondisi ini memukul industri lokal. "Dulu perusahaan kami menghidupi seribu karyawan, sekarang tinggal 70 orang," ujarnya. Menurut Budi, kebijakan bea masuk nol persen untuk baja impor membuat produsen lokal kian terhimpit tanpa adanya insentif serupa.
Menkeu Purbaya menegaskan akan mendalami persoalan tersebut. Ia meminta asosiasi baja untuk melaporkan secara detail semua kasus impor ilegal yang masuk ke wilayah pabean. "Kalau saya tanya anak buah saya, hasilnya selalu bagus, padahal kenyataannya berbeda," jelasnya.
Lebih jauh, Menkeu Purbaya bahkan mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika penyimpangan pegawai terus terjadi. Langkah ini bisa berdampak pada 16.000 pegawai, meski pembekuan total dianggap sebagai upaya terakhir setelah DJBC diberi kesempatan memperbaiki diri dalam satu tahun ke depan. Pegawai yang tidak mau berubah akan diproses tegas.
Sikap Menkeu mendapat tanggapan dari DPR RI. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, meminta Menkeu mempertimbangkan untung dan rugi sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, DJBC perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Keuangan.
Kasus ini menyoroti kesenjangan informasi antara laporan internal Bea Cukai dan kondisi nyata lapangan, sekaligus menegaskan langkah pemerintah untuk melindungi industri baja nasional dari praktik impor ilegal.
%20(1).webp)
