Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) terus mempercepat transformasi sektor haji melalui penguatan Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng IPB University dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Science Techno Park (STP) IPB, Senin (23/02/2026).
Langkah strategis ini menjadi bagian dari implementasi mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 yang menempatkan Kemenhaj sebagai leading institution dalam transformasi sektor haji.
Mandat Regulasi: Dari Cost Center ke Profit Center
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa penguatan cetak biru menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.
Menurutnya, paradigma pengelolaan haji harus bergeser dari sekadar cost center menjadi profit center yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.
“Mandat regulasi menegaskan bahwa transformasi sektor haji bukan hanya soal pelayanan ibadah, tetapi juga pembangunan ekosistem ekonomi yang kuat dan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (26/2/2026).
Potensi Besar dari 221.000 Kuota Haji Indonesia
Dengan total kuota 221.000 jemaah haji Indonesia, potensi perputaran ekonomi dinilai sangat besar. Ekosistem ekonomi haji mencakup berbagai pilar strategis, antara lain:
- Transportasi dan logistik
- Akomodasi
- Konsumsi pangan
- Layanan kesehatan dan bimbingan ibadah
- Digitalisasi dan efisiensi layanan
- Produk halal unggulan
- Keuangan syariah inovatif
Integrasi rantai pasok dan pelibatan pelaku usaha nasional, termasuk UMKM, menjadi kunci agar manfaat ekonomi haji dapat dirasakan secara luas.
Peran IPB: Standar Gizi hingga Smart Traceability Berbasis AI
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan kesiapan kampusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat substansi akademik dan teknis cetak biru tersebut.
IPB menawarkan kontribusi konkret, khususnya pada pilar konsumsi pangan dan inovasi berbasis teknologi. Beberapa fokus yang dibahas dalam FGD meliputi:
- Penyusunan standar gizi jemaah berbasis evidence
- Formulasi menu sehat dan adaptif
- Pengembangan produk pangan rendah indeks glikemik dan tahan distribusi
- Penerapan sistem smart traceability berbasis AI untuk menjamin mutu dan keamanan pangan
Pendekatan berbasis sains dan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing produk nasional dalam rantai nilai haji.
Target: Ekosistem Haji Produktif dan Berkelanjutan
FGD tersebut tidak hanya membahas arah kebijakan, tetapi juga merumuskan model kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga UMKM. Tujuannya adalah membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih terintegrasi, efisien, dan berdampak jangka panjang.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Kemenhaj menargetkan terwujudnya Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang komprehensif dan implementatif pada 2026, sekaligus mendorong transformasi sektor haji menjadi ekosistem ekonomi nasional yang produktif bagi bangsa.
