Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump memicu perhatian global, termasuk dari pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut dinyatakan tidak memiliki dasar kewenangan hukum karena Trump dianggap tidak berhak memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).
Meski demikian, situasi perdagangan internasional kembali memanas setelah Trump mengumumkan tarif impor global baru sebesar 10 persen yang kemudian dinaikkan menjadi 15 persen. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi arus perdagangan berbagai negara mitra, termasuk Indonesia.
Menanggapi dinamika tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menghormati proses politik di Amerika Serikat, namun tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan.
“Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo saat berada di Washington, D.C., Minggu (22/2/2026).
Indonesia Fokus Amankan Tarif 0 Persen
Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya mempertahankan skema tarif 0 persen yang sebelumnya telah disepakati dalam pembicaraan bilateral.
Produk agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi prioritas utama dalam kesepakatan tersebut. Komoditas ini memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional dan menjadi tulang punggung sejumlah daerah penghasil.
Tak hanya sektor pertanian, skema tarif 0 persen juga mencakup beberapa komponen penting dalam rantai pasok industri, seperti elektronik, crude palm oil (CPO), tekstil, hingga produk turunannya. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan global.
Strategi Antisipatif Hadapi Ketidakpastian Global
Perubahan kebijakan tarif di AS menunjukkan bahwa dinamika perdagangan global sangat dipengaruhi faktor politik domestik negara besar. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga stabilitas perdagangan dan melindungi kepentingan nasional.
Dengan pendekatan diplomasi ekonomi dan penguatan pasar ekspor, pemerintah optimistis Indonesia tetap mampu bertahan di tengah gejolak kebijakan tarif global.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa fleksibilitas dan kesiapan strategi adalah kunci dalam menghadapi perubahan kebijakan perdagangan internasional yang cepat dan dinamis.
