Pemerintah Indonesia memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan meski ada wacana efisiensi anggaran akibat gejolak global. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi.
Langkah efisiensi dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal, khususnya agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen.
Berikut enam fakta penting terkait kebijakan tersebut:
1. Durasi Konflik Jadi Penentu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa lamanya konflik global akan sangat memengaruhi arah kebijakan fiskal. Saat ini, pemerintah masih menggunakan skenario awal sambil memantau perkembangan situasi.
2. Program Prioritas Tidak Tersentuh
Meski opsi pemangkasan anggaran dibahas, pemerintah menegaskan bahwa program unggulan seperti MBG dan Koperasi Desa tidak akan dipotong. Kedua program tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
3. Anggaran Tetap Sesuai APBN 2026
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memastikan bahwa alokasi anggaran tetap mengacu pada rencana awal dalam APBN 2026. Total anggaran untuk program ini bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
4. Pemerintah Siapkan Beberapa Skenario
Jika konflik berkepanjangan hingga lebih dari lima bulan, pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario lanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa mengorbankan program prioritas.
5. Istana Pastikan Program Tetap Aman
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyentuh program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
6. Fokus Pangkas Belanja Tidak Produktif
Efisiensi difokuskan pada pengeluaran yang dianggap kurang mendesak, seperti perjalanan dinas luar negeri dan pembangunan yang belum prioritas. Pemerintah juga melakukan penyisiran anggaran untuk memastikan penggunaan dana lebih efektif.
Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program pembangunan. Di tengah tekanan global, langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.
