Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan operasi militer besar terhadap Iran menuai sorotan tajam. Dalam pengarahan tertutup kepada staf Kongres, pejabat pemerintah mengakui tidak ada intelijen yang menunjukkan Iran berencana menyerang pasukan Amerika Serikat (AS) lebih dulu.
Informasi ini diungkap dua sumber yang mengetahui jalannya briefing tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters. Pengakuan itu dinilai meruntuhkan salah satu argumen utama yang sebelumnya digunakan Gedung Putih untuk membenarkan langkah militer terhadap Teheran.
Operasi Militer Skala Besar ke Iran
Serangan yang dimulai Sabtu (1/3/2026) disebut sebagai salah satu operasi militer paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir. Targetnya bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur strategis Iran.
Operasi tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta menghantam lebih dari 1.000 titik di berbagai wilayah. Selain itu, sejumlah kapal perang Iran dilaporkan tenggelam akibat serangan udara dan laut.
Militer AS mengerahkan berbagai aset tempur canggih, termasuk pembom siluman B-2 yang menjatuhkan bom seberat 2.000 pon (sekitar 900 kilogram) ke fasilitas rudal bawah tanah Iran.
Briefing Pentagon dan Fakta Intelijen
Sehari setelah serangan, pejabat dari Pentagon memberikan pengarahan selama lebih dari 90 menit kepada anggota staf Demokrat dan Republik dari komite keamanan nasional Senat dan DPR.
Dalam forum itu, pejabat pemerintah memang menegaskan bahwa rudal balistik Iran dan jaringan proksi Teheran di kawasan Timur Tengah merupakan ancaman serius bagi kepentingan Amerika. Namun, mereka juga menyampaikan bahwa tidak ada bukti intelijen yang menunjukkan Iran sedang mempersiapkan serangan lebih dulu terhadap pasukan AS.
Pengakuan ini bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya dari pejabat senior pemerintahan yang menyebut keputusan Trump dipicu indikasi ancaman langsung dari Iran.
Tujuan Operasi dan Tuduhan “Perang Pilihan”
Trump menyatakan operasi militer tersebut bertujuan mencegah Iran memiliki senjata nuklir, membatasi program rudalnya, serta menghilangkan ancaman terhadap AS dan sekutunya. Ia bahkan menyerukan rakyat Iran untuk menggulingkan pemerintah mereka.
Namun Partai Demokrat menuding langkah itu sebagai “perang pilihan” dan mempertanyakan alasan pemerintah meninggalkan jalur diplomasi. Sebelumnya, mediator dari Oman disebut masih membuka peluang negosiasi antara Washington dan Teheran.
Trump sendiri berulang kali menyatakan, tanpa memaparkan bukti publik, bahwa Iran berada di jalur untuk segera memiliki kemampuan menyerang Amerika Serikat dengan rudal balistik. Klaim tersebut disebut tidak sepenuhnya didukung laporan intelijen internal.
Korban di Pihak AS dan Dampak Konflik
Ketegangan semakin meningkat setelah militer AS mengumumkan korban pertama sejak konflik pecah. United States Central Command menyatakan tiga personel militer tewas dan lima lainnya mengalami luka serius. Sejumlah tentara juga dilaporkan mengalami luka ringan akibat serpihan ledakan dan gegar otak.
Hingga kini, operasi militer disebut masih akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Situasi di kawasan Timur Tengah pun kian memanas, sementara perdebatan di dalam negeri AS mengenai dasar hukum dan legitimasi perang terus bergulir.
Dengan fakta terbaru soal tidak adanya bukti intelijen serangan awal dari Iran, pertanyaan besar kini mengemuka: apakah operasi ini benar-benar langkah defensif, atau justru eskalasi yang dapat memperluas konflik global?
