Krisis energi global mulai terasa nyata di kawasan Asia Tenggara. Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu gangguan pasokan minyak dunia, terutama karena ketegangan di jalur strategis Selat Hormuz.
Akibatnya, harga minyak mentah dunia melonjak hingga menembus US$100 per barel. Dampaknya langsung terasa: harga bahan bakar naik, pasokan terganggu, dan sejumlah negara mulai menerapkan kebijakan darurat.
Asia Tenggara Mulai “Keringat Dingin”
Negara-negara di Asia Tenggara mulai mengambil langkah cepat, mulai dari pembatasan BBM hingga kebijakan kerja dari rumah (WFH) demi menekan konsumsi energi.
Malaysia Pangkas Kuota BBM Subsidi
Di Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan penyesuaian kuota BBM bersubsidi jenis RON95.
Mulai 1 April 2026, kuota bulanan untuk kendaraan pribadi dipangkas dari 300 liter menjadi 200 liter. Kebijakan ini diambil karena lonjakan subsidi yang drastis akibat kenaikan harga minyak global.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi guna menjaga daya beli masyarakat.
Filipina Tetapkan Darurat Energi Nasional
Sementara itu, Filipina mengambil langkah lebih tegas dengan menetapkan status darurat energi nasional.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengamankan pasokan bahan bakar, mengawasi distribusi, serta mencegah praktik penimbunan.
Sebagai negara importir minyak, Filipina dinilai sangat rentan terhadap gangguan pasokan global.
Vietnam Terapkan WFH dan Naikkan Harga BBM
Di Vietnam, pemerintah mulai mendorong perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar.
Selain itu, harga BBM di Vietnam melonjak tajam, bahkan sempat naik lebih dari dua kali lipat sebelum akhirnya dikoreksi. Pemerintah juga menghapus tarif impor bahan bakar untuk menjaga pasokan tetap stabil.
Myanmar Batasi Pembelian BBM
Langkah ekstrem juga diambil oleh Myanmar. Pemerintah mulai menerapkan sistem pembelian BBM berbasis barcode dan QR code.
Dalam aturan ini, kendaraan hanya boleh membeli BBM satu hingga dua kali per minggu. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan distribusi dan mencegah kelangkaan yang semakin parah.
Indonesia Cari Sumber Energi Alternatif
Di Indonesia, pemerintah mulai mengantisipasi dampak krisis dengan mencari sumber impor minyak alternatif.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan diversifikasi pasokan energi.
Meski sekitar 20% impor minyak Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah, pemerintah memastikan cadangan energi nasional masih aman dan belum ada rencana kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
Krisis yang Tak Bisa Dianggap Remeh
Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya dunia terhadap konflik geopolitik, terutama yang terjadi di kawasan penghasil minyak utama.
Kebijakan seperti pembatasan BBM, WFH, hingga darurat energi menjadi bukti bahwa dampak krisis sudah nyata dirasakan.
Jika konflik terus berlanjut, bukan tidak mungkin langkah-langkah lebih ekstrem akan diterapkan, termasuk pembatasan mobilitas hingga kenaikan harga energi yang lebih tinggi.
Krisis energi ini menjadi peringatan bagi semua negara untuk mulai beralih ke sumber energi alternatif dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi.
