Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah bertujuan memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Di sejumlah sekolah dasar di Jakarta, program ini menghadirkan menu lengkap berisi nasi, lauk, sayur, hingga buah yang dibagikan kepada para siswa.
Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang cukup berbeda dari harapan. Di banyak ruang kelas, makanan yang telah disiapkan justru tidak habis dimakan oleh siswa. Bahkan sebagian makanan tersebut berakhir menjadi sampah.
Temuan ini muncul dari penelitian yang dilakukan oleh tim dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Studi tersebut mencoba melihat bagaimana program makan di sekolah ini berjalan dalam praktik sehari-hari.
Penelitian Dilakukan di Lima Wilayah Jakarta
Penelitian dilakukan melalui observasi langsung di lima sekolah dasar yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.
Para peneliti mengikuti proses distribusi makanan kepada siswa, mengamati perilaku anak-anak saat makan, serta melakukan wawancara dengan guru, siswa, dan pihak sekolah.
Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam satu kelas yang berisi sekitar 32 hingga 34 siswa, hanya sekitar empat anak yang benar-benar menghabiskan makanan yang diberikan.
Sementara itu, sebagian besar siswa menyisakan makanan di kotak makan mereka. Ada yang hanya memakan sebagian nasi, ada yang meninggalkan sayur, bahkan ada pula yang hanya mencicipi sedikit lalu berhenti makan.
Potensi Food Waste dalam Program Publik
Fenomena ini memunculkan potensi pemborosan makanan (food waste) dalam skala besar. Ketika makanan tidak dimakan, bukan hanya gizi yang tidak terserap oleh anak-anak, tetapi juga sumber daya yang terbuang.
Padahal, program makan bergizi di sekolah merupakan salah satu kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.
Karena itu, temuan penelitian ini menjadi pengingat bahwa implementasi kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan.
Selera Anak Jadi Salah Satu Penyebab
Penelitian UI juga mencoba mencari tahu alasan mengapa banyak siswa tidak menghabiskan makanan mereka.
Salah satu faktor utama adalah selera dan kebiasaan makan anak-anak. Sejumlah siswa mengaku menu yang disediakan terasa kurang sesuai dengan makanan yang biasa mereka konsumsi di rumah.
Ada pula yang menilai rasa makanan terlalu hambar atau kurang menarik dibandingkan makanan yang dijual di kantin sekolah.
Waktu Pembagian Makanan Juga Berpengaruh
Faktor lain yang ditemukan adalah waktu distribusi makanan. Dalam beberapa kasus, makanan dibagikan ketika siswa belum merasa lapar, misalnya setelah mereka sarapan di rumah.
Dalam kondisi seperti ini, kotak makan yang seharusnya menjadi tambahan energi justru menjadi sesuatu yang terasa “dipaksakan” untuk dimakan.
Selain itu, beberapa jenis makanan dalam menu MBG dianggap kurang familiar bagi sebagian siswa, sehingga mereka memilih untuk tidak memakannya.
Perlu Evaluasi agar Program Lebih Efektif
Temuan ini tidak berarti bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang salah. Sebaliknya, program ini lahir dari kesadaran bahwa masalah gizi anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius.
Namun penelitian tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar program dapat berjalan lebih efektif.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain menyesuaikan menu dengan selera anak-anak di berbagai daerah, mengatur waktu distribusi makanan yang lebih tepat, serta melibatkan sekolah dan orang tua dalam edukasi gizi.
Lebih dari Sekadar Sepiring Makanan
Pada akhirnya, sepiring makanan di meja siswa bukan hanya soal nutrisi. Ia juga menjadi gambaran bagaimana sebuah kebijakan publik berinteraksi dengan kebiasaan, budaya makan, dan perilaku sehari-hari masyarakat.
Ketika makanan tersebut dimakan dan bermanfaat bagi anak-anak, tujuan program tentu tercapai. Namun ketika makanan berakhir di tempat sampah, hal itu menjadi pengingat bahwa kebijakan yang baik tetap membutuhkan evaluasi dan penyesuaian agar benar-benar memberi manfaat.
