Kabar potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang disebut-sebut akan terjadi pada Juli 2026 mulai ramai diperbincangkan. Menanggapi hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya buka suara dan memastikan tengah melakukan pendalaman terkait laporan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengumpulkan berbagai informasi dari lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang akurat sebelum merumuskan kebijakan yang tepat.
Menurutnya, laporan mengenai ancaman PHK memang sudah mulai masuk, meskipun belum seluruhnya terverifikasi secara rinci. Beberapa perusahaan bahkan telah menyampaikan pengaduan langsung kepada Kemnaker terkait kondisi usaha yang semakin tertekan.
Cris menjelaskan, tekanan tersebut salah satunya dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya dampak dari konflik Iran-Amerika Serikat dan Israel. Situasi ini menyebabkan lonjakan harga energi global yang turut berdampak pada sektor industri di Indonesia.
Sejumlah industri yang terdampak di antaranya sektor plastik dan gas, yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan fluktuasi harga energi. Kondisi ini membuat perusahaan mulai mempertimbangkan langkah efisiensi, termasuk kemungkinan pengurangan tenaga kerja.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa ada sekitar 10 perusahaan yang telah memberi sinyal potensi PHK. Meski belum dilakukan secara resmi, perusahaan-perusahaan tersebut mulai mengajak pekerja berdiskusi terkait kemungkinan pengurangan karyawan dalam tiga bulan ke depan.
Menurut Said, total pekerja yang berpotensi terdampak mencapai hampir 9.000 orang. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di beberapa wilayah industri, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor yang paling rentan terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan garmen. Hal ini disebabkan ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, seperti kapas dari luar negeri, yang kini harganya melonjak dan pasokannya terganggu.
Tak hanya itu, industri otomotif dan elektronik juga mulai merasakan dampaknya. Kenaikan harga bahan bakar industri yang tidak disubsidi mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi tenaga kerja, terutama pekerja kontrak.
Industri berbasis petrokimia seperti plastik pun tak luput dari tekanan. Ketergantungan pada bahan baku impor yang dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga memicu potensi pengurangan biaya tenaga kerja.
Kemnaker menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi ini dan berupaya menyiapkan langkah antisipatif guna melindungi pekerja sekaligus menjaga stabilitas industri nasional. (Rhz2797)
