Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Dalam pidato tersebut, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup ambisius, yakni berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.
Target tersebut disampaikan di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan, termasuk gejolak nilai tukar dan ketidakpastian pasar keuangan internasional. Pemerintah optimistis target itu dapat dicapai melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terintegrasi.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi dalam asumsi dasar KEMPPKF RAPBN 2027 di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Angka tersebut dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas ekonomi nasional.
Dari sisi kurs mata uang, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan stabilitas rupiah menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Prabowo dalam sidang paripurna DPR RI.
Pemerintah juga mengungkap arah kebijakan APBN tahun depan. Pendapatan negara ditargetkan berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara dipatok di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB.
Untuk defisit anggaran, pemerintah menargetkan tetap terkendali pada level 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB. Menurut Prabowo, disiplin fiskal akan tetap dijaga agar kondisi keuangan negara tetap sehat di tengah tantangan global.
“Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” tegasnya.
Pidato ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya seorang presiden memaparkan langsung KEMPPKF RAPBN di hadapan DPR RI. Tradisi baru tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap melemahnya rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar saham domestik, termasuk penurunan IHSG dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti pentingnya kedaulatan ekonomi nasional, termasuk dalam pengelolaan komoditas strategis Indonesia seperti nikel dan mineral tambang lainnya. Pemerintah disebut ingin memperkuat posisi Indonesia agar harga komoditas nasional tidak lagi terlalu dipengaruhi pihak luar.(Rhz2797)
