Kebijakan masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan kampus mulai menuai sorotan dari kalangan akademisi. Sejumlah pihak menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan program tersebut berpotensi menggeser fungsi utama kampus sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kritik salah satunya disampaikan sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat. Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi negeri sebagai penyedia layanan dalam program MBG justru menjadi langkah mundur dalam dunia pendidikan tinggi.
Menurutnya, kampus seharusnya lebih fokus pada penguatan kualitas akademik, riset, dan pengembangan sumber daya manusia, bukan terlibat langsung dalam urusan operasional seperti pengelolaan dapur program pemerintah.
Dinilai Bisa Ganggu Fokus Akademik
Rakhmat menilai kebijakan tersebut dapat menambah beban institusi pendidikan tinggi yang saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan akademik dan administratif.
Ia mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi utama sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir. Jika kampus terlalu jauh masuk dalam urusan teknis program pemerintah, dikhawatirkan fokus terhadap kualitas pendidikan bisa terganggu.
Menurutnya, hubungan antara negara melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan perguruan tinggi berpotensi berubah menjadi relasi transaksional jika kampus ikut terlibat langsung dalam operasional program MBG.
Kampus Sebaiknya Jadi Mitra Keilmuan
Rakhmat menegaskan kampus tetap bisa berkontribusi dalam program MBG, tetapi bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Ia menyebut peran yang lebih tepat bagi perguruan tinggi adalah melalui riset, konsultasi, kajian kebijakan, hingga penyediaan tenaga ahli yang membantu pengembangan program secara ilmiah.
Dengan posisi tersebut, kampus dinilai tetap dapat menjaga independensi akademik sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan publik.
Program MBG Masih Jadi Perdebatan
Program MBG sendiri hingga kini masih menjadi pembahasan luas di masyarakat. Selain dipuji karena dianggap dapat membantu pemenuhan gizi masyarakat, pelaksanaannya juga memunculkan berbagai kritik terkait kesiapan anggaran, distribusi, hingga keterlibatan berbagai lembaga.
Masuknya perguruan tinggi dalam pelaksanaan program tersebut kini menjadi salah satu isu baru yang memicu diskusi di kalangan akademisi.
Banyak pihak berharap kebijakan pendidikan tetap menempatkan kampus sebagai ruang independen yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. (Rhz2797)
