Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyesuaikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dukungan itu disampaikan menyusul terbitnya Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara distribusi makanan bergizi kepada siswa selama periode libur sekolah.
Dinilai Tingkatkan Efektivitas Program MBG
Ketua Umum AMMSI, Rizky Herdianto, mengatakan penyesuaian operasional SPPG memberikan kepastian dalam pelaksanaan program sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap tata kelola distribusi MBG di berbagai daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memastikan program berjalan lebih efektif, terukur, transparan, dan akuntabel sehingga anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, penghentian sementara distribusi selama libur sekolah dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara tanpa mengurangi tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.
Minta Dapur MBG di Luar Mekanisme Resmi Ditertibkan
Dalam kesempatan yang sama, AMMSI juga menyoroti munculnya sejumlah dapur MBG yang disebut beroperasi di luar mekanisme resmi pemerintah.
Rizky menilai keberadaan dapur-dapur tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, terlebih jika proses pendaftarannya dilakukan melalui praktik jual beli titik layanan yang tidak sesuai ketentuan.
"Kami menolak keras apabila dapur-dapur baru yang muncul melalui mekanisme yang melanggar aturan tetap dipaksakan beroperasi. Kondisi itu berisiko menimbulkan surplus dapur dan berujung pada pemborosan anggaran negara," tegas Rizky.
Berpotensi Ganggu Tata Kelola dan Keuangan Negara
AMMSI menilai praktik operasional dapur di luar sistem resmi dapat memicu penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Selain mengganggu efektivitas distribusi makanan bergizi, kondisi tersebut juga berpotensi membebani keuangan negara karena jumlah dapur yang melebihi kebutuhan layanan.
Oleh sebab itu, organisasi tersebut meminta Badan Gizi Nasional bersama aparat pengawas internal pemerintah serta instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi.
Evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan jumlah SPPG di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan kuota layanan yang telah ditetapkan pemerintah.
AMMSI Tegaskan Komitmen Kawal Program MBG
AMMSI menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tepat sasaran.
Rizky menegaskan bahwa penghematan anggaran harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat agar tidak ada celah bagi praktik-praktik yang melanggar aturan.
"Efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," pungkasnya.
Dengan adanya penyesuaian operasional SPPG selama masa libur sekolah, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta menjaga penggunaan anggaran negara tetap efektif dan bertanggung jawab.(Rhz2797)
.webp)
