Pemerintah berencana melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan pembenahan agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta pada Kamis (11/6/2026), Zulhas menyoroti masih adanya sekolah-sekolah elite yang telah menerima manfaat program MBG, sementara sejumlah sekolah di daerah tertinggal justru belum tersentuh bantuan.
Sekolah Elite Dinilai Tidak Menjadi Prioritas
Menurut Zulhas, program MBG harus lebih tepat sasaran. Ia menilai sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas memadai dan mayoritas siswa berasal dari keluarga mampu tidak seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan makan bergizi.
Sebaliknya, pemerintah ingin memfokuskan distribusi program kepada sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan gizi dan pendidikan.
Zulhas menegaskan bahwa proses penataan ulang penerima manfaat akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan agar bantuan negara dapat lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Daerah 3T Jadi Fokus Utama Pembenahan
Pemerintah menilai masih banyak wilayah 3T yang belum memperoleh manfaat program secara optimal. Karena itu, evaluasi distribusi MBG akan diarahkan untuk memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang selama ini belum mendapatkan pelayanan maksimal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan program sekaligus memastikan tidak terjadi ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil.
Dengan refocusing tersebut, pemerintah berharap anggaran yang dialokasikan untuk MBG dapat benar-benar mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya di kawasan yang paling membutuhkan.
Zulhas Tegaskan Tidak Boleh Ada Lagi Kasus Keracunan
Selain soal sasaran penerima manfaat, Zulhas juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas dapur penyedia makanan dalam program MBG. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menurutnya, pemerintah menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap insiden keracunan makanan. Bahkan satu kasus saja dianggap terlalu banyak dan harus dicegah melalui pengawasan yang lebih ketat.
Karena itu, evaluasi dalam satu bulan ke depan juga akan mencakup pemeriksaan dapur, proses distribusi makanan, hingga standar keamanan bahan pangan yang digunakan.
Temuan Jumlah Dapur MBG Membengkak
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengungkap adanya lonjakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melebihi perencanaan awal. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik layanan yang kini sedang ditelusuri.
Data terbaru menunjukkan jumlah titik SPPG di luar wilayah 3T mencapai 27.877 lokasi. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rencana awal yang hanya sekitar 21.000 titik. Dengan demikian terdapat penambahan sekitar 6.877 titik dari target semula.
Temuan ini menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan program dan penggunaan anggaran.
Lonjakan Titik SPPG di Wilayah 3T Jadi Sorotan
Tidak hanya di luar wilayah 3T, peningkatan jumlah titik layanan juga ditemukan di kawasan tertinggal. Dari target awal sekitar 2.000 titik, data terbaru menunjukkan jumlahnya melonjak menjadi 8.617 titik.
Lebih lanjut, sebanyak 6.138 titik di antaranya diketahui telah mengantongi surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional. Pemerintah kini akan melakukan verifikasi dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan seluruh titik tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Evaluasi Besar Program MBG Dimulai
Pemerintah menargetkan proses pembenahan program MBG dapat menunjukkan hasil dalam waktu satu bulan. Fokus utama evaluasi mencakup ketepatan sasaran penerima manfaat, keamanan pangan, serta validitas data titik pelayanan gizi di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam mendukung tumbuh kembang anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.(Rhz2797)
