Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dikabarkan tengah menyiapkan permintaan tambahan anggaran sebesar US$80 miliar atau sekitar Rp1.423 triliun kepada Kongres. Dana jumbo tersebut akan digunakan untuk menutupi meningkatnya biaya operasi militer terkait konflik dengan Iran serta berbagai kebutuhan pertahanan nasional lainnya.
Informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan anggaran di lingkungan Pentagon. Permintaan dana tambahan itu disebut telah diajukan oleh Wakil Menteri Pertahanan AS, Stephen Feinberg, kepada para anggota Kongres pada pekan ini.
Operasi Militer Terancam Kekurangan Dana
Menurut laporan tersebut, para petinggi Pentagon memperingatkan bahwa pendanaan operasi militer berpotensi habis dalam beberapa bulan ke depan apabila Kongres tidak segera menyetujui anggaran tambahan.
Jika dana baru tidak segera disahkan, Departemen Pertahanan disebut harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan militer. Beberapa di antaranya adalah mengurangi intensitas latihan pasukan hingga membatasi pengerahan personel di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan keamanan Presiden Donald Trump.
Biaya Perang Terus Membengkak
Pentagon sebelumnya mengungkapkan bahwa biaya perang melawan Iran telah meningkat hampir US$29 miliar atau sekitar Rp516 triliun. Namun, sejumlah politisi dari Partai Demokrat menilai angka tersebut belum mencerminkan seluruh beban yang harus ditanggung pemerintah.
Mereka berpendapat biaya sebenarnya bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan dampak serangan balasan Iran, kerusakan fasilitas militer, hingga kebutuhan pemulihan pascakonflik.
Kritik terhadap Kebijakan Trump Menguat
Di dalam negeri, Presiden Donald Trump menghadapi kritik dari berbagai kalangan, baik masyarakat maupun anggota Kongres. Mereka menilai pemerintah terlalu banyak mengalokasikan dana untuk konflik di Timur Tengah ketika warga Amerika sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga minyak dan inflasi.
Sejumlah legislator bahkan mempertanyakan prioritas belanja pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada kebutuhan domestik.
Pasokan Senjata dan Amunisi Jadi Sorotan
Konflik yang berkepanjangan juga memunculkan kekhawatiran terhadap ketersediaan persenjataan militer Amerika Serikat. Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut AS, Hung Cao, sebelumnya menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penghentian sementara penjualan senjata ke Taiwan.
Meski demikian, Menteri Pertahanan Pete Hegseth membantah adanya krisis stok amunisi di tubuh militer AS. Ia memastikan kesiapan tempur pasukan masih tetap terjaga.
Apabila anggaran tambahan sebesar US$80 miliar disetujui Kongres, sebagian besar dana akan dialokasikan untuk pembelian amunisi, pembayaran gaji personel militer, operasional armada laut, serta mendukung berbagai misi pertahanan yang sedang berlangsung.
Persetujuan Kongres Belum Pasti
Rencana penambahan anggaran tersebut diperkirakan akan menghadapi perdebatan sengit di Kongres. Sejumlah anggota legislatif menyatakan tidak akan memberikan dukungan apabila pemerintah belum memperoleh otorisasi resmi Kongres terkait operasi militer tersebut.
Partai Demokrat juga kembali menuding Presiden Trump telah melanggar Konstitusi Amerika Serikat karena memulai operasi perang tanpa persetujuan legislatif. Perdebatan itu diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan anggaran pertahanan AS dalam waktu dekat.(Rhz2797)
.webp)
