Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara tidak akan didistribusikan selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya penataan ulang program sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Penghentian sementara distribusi MBG berlaku selama periode liburan sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Langkah ini diambil berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur.
BGN Lakukan Penataan Ulang Program MBG
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa keputusan menghentikan sementara distribusi MBG bukan semata-mata karena libur sekolah, melainkan juga untuk memperbaiki tata kelola program secara menyeluruh.
Menurutnya, masa liburan menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi, penataan operasional, hingga penyempurnaan sistem distribusi agar pelaksanaan program ke depan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya yang tetap menjalankan distribusi melalui sistem bundling atau paket makanan, pada masa libur sekolah kali ini distribusi MBG dihentikan sepenuhnya.
Sebanyak 76 Sekolah Dicoret dari Daftar Penerima
Selain menghentikan sementara program selama libur sekolah, BGN juga melakukan evaluasi terhadap sekolah penerima manfaat MBG.
Hasil pendataan menunjukkan terdapat 76 sekolah di Pulau Jawa yang tidak lagi masuk dalam daftar penerima program. Total siswa yang terdampak dari kebijakan ini mencapai sekitar 39.352 orang.
BGN menilai sekolah-sekolah tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa secara mandiri. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang telah disusun oleh lembaga tersebut, termasuk kondisi ekonomi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didik dalam mengakses kebutuhan gizi tanpa bantuan pemerintah.
Dengan demikian, alokasi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dianggap lebih membutuhkan.
Anggaran Dialihkan ke Daerah 3T dan Kelompok Rentan
BGN menegaskan bahwa fokus program ke depan akan diarahkan kepada masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi.
Dana yang berhasil dihemat nantinya akan digunakan untuk memperluas cakupan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang mengalami risiko kekurangan gizi juga akan menjadi sasaran utama penerima manfaat.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Potensi Penghematan Capai Rp 3 Triliun
Salah satu dampak terbesar dari penghentian sementara distribusi MBG adalah penghematan anggaran operasional yang cukup signifikan.
BGN mencatat saat ini terdapat sekitar 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah. Selama masa penghentian program, seluruh SPPG tidak akan menerima insentif operasional harian.
Jika dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang aktif dan durasi penghentian selama 18 hari, potensi efisiensi anggaran yang diperoleh diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 triliun.
Angka tersebut menjadi salah satu penghematan terbesar dalam pelaksanaan program MBG tahun 2026 dan akan menjadi sumber pendanaan tambahan untuk memperluas jangkauan program kepada kelompok sasaran prioritas.
Fokus pada Efektivitas dan Ketepatan Sasaran
Penghentian sementara MBG selama masa libur sekolah menandai langkah BGN dalam melakukan penyesuaian program agar lebih efisien dan tepat sasaran. Selain menghasilkan penghematan anggaran yang besar, kebijakan ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perhatian khusus.
Dengan evaluasi yang terus dilakukan, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan di berbagai daerah.(Rhz2797)
.webp)
