Gelombang pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan, intensitasnya disebut berpotensi meningkat dalam beberapa pekan mendatang apabila persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik belum segera terselesaikan.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai langkah pemerintah yang tengah mengkaji revisi harga batu bara untuk kebutuhan domestik memang dapat menjadi solusi jangka panjang. Namun proses tersebut membutuhkan waktu karena harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anggaran negara dan tarif listrik.
Menurutnya, pemulihan pasokan batu bara tidak bisa dilakukan secara instan sehingga masyarakat masih harus bersiap menghadapi kemungkinan pemadaman bergilir yang lebih luas.
Pasokan Batu Bara Jadi Penyebab Utama
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebelumnya mengakui bahwa gangguan pasokan batu bara menjadi salah satu penyebab utama terganggunya operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Masalah muncul karena harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) jauh lebih rendah dibandingkan harga ekspor. Kondisi tersebut membuat sebagian produsen lebih memilih menjual batu bara ke pasar internasional yang menawarkan keuntungan lebih besar.
Akibatnya, pasokan batu bara ke pembangkit listrik mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Pemadaman Sudah Terjadi di Banyak Daerah
Pemadaman bergilir mulai terjadi sejak 8 Juni 2026 dan menyasar sejumlah wilayah seperti Bogor, Tangerang Raya, Semarang hingga Jawa Timur.
Sehari kemudian, gangguan listrik juga terjadi di Cirebon, Bantul, dan kembali melanda Semarang.
Memasuki pertengahan Juni, pemadaman meluas ke Yogyakarta, Bekasi, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, hingga beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor seperti Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, dan Citeureup.
Sebagian besar pemadaman berlangsung antara tiga hingga lima jam, memicu keluhan masyarakat karena terjadi tanpa pemberitahuan yang memadai.
Pelaku UMKM Mengalami Kerugian Besar
Dampak paling terasa dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Feni Murdiyanti, pemilik usaha pizza rumahan di Kota Semarang, mengaku kehilangan potensi pendapatan hingga Rp1,6 juta ketika listrik padam selama sekitar empat jam.
Selain produksi yang terganggu, seluruh aktivitas pemasaran usahanya juga terhambat karena bergantung pada koneksi internet.
Biasanya, dalam waktu lima jam usahanya mampu menghasilkan omzet antara Rp1 juta hingga Rp1,6 juta. Namun saat terjadi pemadaman, pendapatan hariannya turun drastis menjadi sekitar Rp500 ribu.
Ia khawatir kondisi tersebut akan semakin memperburuk penjualan UMKM yang memang sedang lesu sepanjang tahun ini.
Pengusaha Bakso Hingga Perajin Pigura Ikut Terdampak
Keluhan serupa juga datang dari Nasirorul Hikmah, pengusaha bakso rumahan di Semarang.
Pemadaman listrik selama lebih dari lima jam memaksanya mendinginkan bakso secara manual agar kualitas produk tetap terjaga. Selain menghambat produksi, aktivitas rumah tangga seperti mencuci pakaian juga ikut terganggu.
Sementara itu di Solo, perajin pigura Ida Khoiriyah mengaku kehilangan sejumlah pelanggan akibat pemadaman yang berlangsung hampir tiga jam.
Karena seluruh peralatan produksi menggunakan listrik, proses pembuatan pigura terpaksa dihentikan sehingga beberapa pesanan batal dikerjakan. Ia memperkirakan kehilangan pendapatan sekitar Rp300 ribu hanya dalam satu kali pemadaman.
Masyarakat Pertanyakan Kompensasi PLN
Di media sosial, banyak pelanggan mempertanyakan kemungkinan adanya kompensasi dari PLN atas pemadaman bergilir yang terus berulang.
Para pelaku UMKM berharap pemerintah maupun PLN dapat memberikan bentuk bantuan seperti tambahan token listrik atau kebijakan lain yang mampu meringankan beban masyarakat.
Menurut mereka, pelanggan selalu membayar tagihan tepat waktu sehingga pemadaman tanpa pemberitahuan dinilai sangat merugikan.
Mengapa Pasokan Batu Bara Bermasalah?
Fabby Tumiwa menjelaskan persoalan ini sebenarnya sudah bermula sejak perubahan kebijakan produksi batu bara nasional pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Saat itu pemerintah berencana menurunkan target produksi batu bara sehingga proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang mengalami keterlambatan.
Di sisi lain, harga batu bara DMO tetap dipatok sebesar US$70 per metrik ton, sementara harga batu bara dunia melonjak hingga sekitar US$100 per metrik ton.
Selisih harga yang cukup besar membuat penjualan ke pasar ekspor menjadi jauh lebih menarik dibanding memenuhi kebutuhan domestik.
Menurut Fabby, pemerintah seharusnya lebih cepat mengambil langkah pengendalian ekspor seperti yang pernah dilakukan pada 2022 ketika PLN mengalami ancaman kekurangan pasokan batu bara.
Revisi Harga DMO Dinilai Tidak Mudah
Pemerintah kini tengah mempertimbangkan kenaikan harga batu bara DMO agar produsen lebih tertarik memasok kebutuhan dalam negeri.
Namun kebijakan tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap biaya produksi listrik, subsidi pemerintah, hingga kemungkinan kenaikan tarif listrik bagi masyarakat.
Fabby menilai keputusan menaikkan harga DMO bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kebijakan fiskal dan politik karena berdampak langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PLN Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan
PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
Perusahaan menyatakan saat ini seluruh sumber daya telah dikerahkan bersama mitra pembangkit listrik swasta untuk mempercepat perbaikan unit pembangkit yang mengalami gangguan.
Selain itu, PLN juga mempercepat proses kontrak dan distribusi batu bara kalori menengah agar pasokan energi primer segera kembali normal.
Dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama perusahaan pemasok batu bara disebut terus dilakukan guna mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.
Pemadaman Diperkirakan Masih Berlanjut
Meski berbagai langkah percepatan telah dilakukan, IESR memperkirakan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa masih berpotensi berlangsung dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
Jika pasokan batu bara belum kembali stabil, frekuensi pemadaman bahkan dikhawatirkan semakin sering dan menjangkau wilayah yang lebih luas.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah cepat untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi sehingga sistem kelistrikan nasional dapat kembali andal dan aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.(Rhz2797)
.jfif)
