Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menyikapi polemik politik yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Pemerintah pusat mengirim tim untuk melakukan mediasi terkait wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang sebelumnya disuarakan sejumlah partai politik di DPRD.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tim dari Kemendagri telah diterjunkan ke Tapanuli Tengah untuk membantu menjembatani persoalan antara pemerintah daerah dan sejumlah kekuatan politik di DPRD.
Langkah mediasi tersebut dilakukan agar konflik politik yang berkembang tidak semakin meluas dan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Tito seusai menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Rabu (9/9/2026).
Lima Partai Sempat Gulirkan Wacana Pemakzulan
Wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu sebelumnya muncul dari lima partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Tapanuli Tengah.
Kelima partai tersebut adalah NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Masinton Pasaribu.
Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah, Hazmi Arif Simatupang, yang menjadi juru bicara kelompok lima partai tersebut, menyampaikan bahwa mereka menyoroti kinerja pemerintahan daerah.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah terkait pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Tengah tahun 2026.
Penyerapan APBD Tapteng Jadi Sorotan
Kelompok partai yang mengkritik pemerintahan Masinton sebelumnya menyebut penyerapan APBD Tapanuli Tengah hingga Agustus 2026 masih berada di kisaran 30 persen.
Mereka menilai rendahnya realisasi anggaran dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Namun, data tersebut kemudian dibantah oleh PDI-P, partai yang mengusung Masinton Pasaribu dalam Pilkada.
Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah dari PDI-P, Disman Sihombing, menyatakan angka sekitar 30 persen tersebut merupakan data per Juni 2026, bukan kondisi pada Agustus.
Menurutnya, penyerapan anggaran telah mengalami peningkatan setelah sejumlah proses tender dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan.
Penanganan Banjir dan Bantuan Turut Dikritik
Selain persoalan APBD, lima partai tersebut juga menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.
Mereka menilai proses penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak masih perlu mendapat perhatian serius.
Hazmi menyebut masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait distribusi bantuan bagi korban banjir.
Kelompok partai tersebut juga meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan rekomendasi DPRD, termasuk terkait bantuan untuk warga terdampak banjir dan pelaksanaan program beasiswa yang bersumber dari APBD.
Masinton Sebut Polemik sebagai Dinamika Politik
Menanggapi wacana pemakzulan tersebut, Masinton Pasaribu menganggap persoalan yang berkembang sebagai bagian dari dinamika politik setelah pelaksanaan Pilkada.
Masinton meminta seluruh pihak untuk tidak menggunakan kepentingan politik yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Menurutnya, persoalan pemerintahan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme, aturan, serta norma yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan konflik politik yang dapat mengganggu jalannya pembangunan di Tapanuli Tengah.
Bobby Nasution Minta Kepentingan Warga Diutamakan
Polemik antara Bupati Tapanuli Tengah dan sejumlah partai di DPRD juga mendapat perhatian dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
Bobby mendorong agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi dan komunikasi yang baik.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama karena Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan pascabencana.
Ia menilai konflik politik antara pemerintah daerah dan DPRD berpotensi mengalihkan perhatian dari kebutuhan warga yang terdampak bencana, termasuk persoalan penyaluran bantuan.
Bobby juga mengungkapkan masih adanya keluhan masyarakat terkait bantuan yang belum diterima di sejumlah wilayah.
Pemkab dan DPRD Didorong Kembali Berkolaborasi
Bobby berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan DPRD dapat kembali membangun kerja sama untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat, terutama terkait kondisi pascabencana.
Menurutnya, penyelesaian masalah bencana dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan antara kepala daerah dan DPRD.
Dengan diterjunkannya tim Kemendagri ke Tapanuli Tengah, pemerintah pusat kini berupaya menjembatani perbedaan yang terjadi antara Bupati Masinton Pasaribu dan sejumlah pihak di DPRD.
Mediasi tersebut diharapkan dapat meredakan ketegangan politik dan memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta penanganan masyarakat terdampak bencana tetap berjalan tanpa terganggu konflik politik.(Rhz2797)
