Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya enam petugas dan relawan gabungan dalam insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS). Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan keselamatan personel selama operasi pemadaman kebakaran.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pihaknya masih mempelajari laporan serta kronologi kejadian sebelum mengambil kesimpulan mengenai pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP) dan penggunaan alat pelindung diri (APD).
Menurut Berton, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar penilaian terhadap prosedur keselamatan didasarkan pada informasi yang lengkap, bukan kesimpulan sementara.
BNPB menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu (25/10/2026), sekaligus menegaskan bahwa keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas dalam setiap operasi penanganan karhutla.
BNPB Evaluasi SOP dan Kelengkapan Alat Pelindung Diri
Insiden yang menewaskan enam petugas dan relawan tersebut mendorong BNPB meninjau kembali berbagai aspek keselamatan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Berton menegaskan bahwa setiap operasi harus didukung sistem komando yang jelas, pengawasan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap keselamatan personel.
Selain itu, pengarahan sebelum dan sesudah operasi perlu dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami kondisi lapangan, potensi bahaya, serta langkah yang harus diambil ketika situasi berubah.
Kesiapan relawan juga menjadi perhatian. Personel yang diterjunkan ke lapangan perlu memiliki keterampilan sesuai tugasnya dan dilengkapi perlindungan keselamatan yang memadai.
BNPB belum menyimpulkan apakah penerapan SOP maupun penggunaan APD dalam insiden di kawasan TNBTS telah berjalan efektif. Penilaian tersebut masih menunggu hasil evaluasi terhadap laporan dan kronologi kejadian.
Penggunaan APD Harus Disertai Penilaian Risiko
Dalam operasi pemadaman karhutla, alat pelindung diri memiliki peran penting untuk mengurangi risiko cedera akibat panas, asap, dan kondisi medan yang berbahaya. Namun, penggunaan perlengkapan keselamatan saja tidak cukup untuk menjamin keamanan personel.
BNPB menekankan pentingnya penggunaan APD secara tepat, termasuk helm, kacamata pelindung, respirator yang sesuai, sarung tangan tahan panas, dan sepatu lapangan.
Perlengkapan tersebut harus digunakan sesuai fungsi dan kondisi bahaya yang dihadapi. Pemilihan respirator, misalnya, perlu mempertimbangkan jenis paparan asap serta keterbatasan perlindungan alat yang digunakan.
Di samping APD, petugas harus melakukan penilaian risiko secara berkelanjutan. Pemantauan arah angin, perubahan perilaku api, kondisi medan, dan jalur evakuasi menjadi bagian penting dalam menentukan apakah operasi dapat dilanjutkan.
Apabila situasi di lapangan dinilai membahayakan, komandan operasi harus dapat mengambil keputusan untuk menarik personel ke lokasi yang lebih aman.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa keselamatan petugas tidak hanya bergantung pada perlengkapan, tetapi juga pada pengambilan keputusan, koordinasi, dan kemampuan mengantisipasi perubahan kondisi kebakaran.
Akses Relawan ke Zona Api Aktif Akan Dievaluasi
BNPB menyebut insiden karhutla di kawasan Bromo sebagai momentum untuk memperkuat evaluasi terhadap sistem keselamatan dan pengaturan personel dalam operasi pemadaman.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengaturan akses ke zona berbahaya. Tidak semua relawan harus diterjunkan ke area yang memiliki api aktif, terutama jika tingkat risiko melampaui kemampuan, kompetensi, atau perlengkapan yang dimiliki.
Penempatan personel perlu mempertimbangkan tingkat bahaya, keterampilan yang dibutuhkan, serta kesiapan perlindungan keselamatan. Dengan pendekatan tersebut, relawan dapat ditempatkan sesuai peran dan kapasitasnya tanpa meningkatkan risiko yang tidak perlu.
Penguatan sistem komando juga diperlukan agar setiap personel memahami tugas, batas kewenangan, jalur komunikasi, serta prosedur evakuasi apabila kondisi memburuk.
Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola operasi karhutla, khususnya dalam memastikan bahwa setiap penugasan dilakukan berdasarkan penilaian risiko yang memadai.
Keselamatan Personel Jadi Prioritas Penanganan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan dapat menghadirkan berbagai ancaman bagi petugas di lapangan, mulai dari paparan asap, suhu tinggi, perubahan arah angin, hingga pergerakan api yang sulit diprediksi.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan keseimbangan antara upaya pemadaman dan perlindungan keselamatan seluruh personel yang terlibat.
BNPB menegaskan bahwa evaluasi terhadap insiden di kawasan TNBTS akan mencakup penerapan SOP, sistem komando, kesiapan relawan, penggunaan APD, serta pengaturan akses ke zona berbahaya.
Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar operasi pemadaman berikutnya berjalan dengan prosedur keselamatan yang lebih kuat dan terukur.
Gugurnya enam petugas dan relawan menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan mengendalikan api, tetapi juga dari upaya melindungi keselamatan setiap orang yang bertugas di lapangan.(Rhz2797)
