Situasi keamanan di Prancis menjadi sorotan setelah gelombang kerusuhan, perusakan, dan penjarahan melanda sejumlah wilayah sepanjang akhir pekan. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez bahkan mengajukan pengunduran diri dengan alasan bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi.
Namun, Presiden Emmanuel Macron menolak permintaan tersebut dan meminta Nunez tetap menjalankan tugasnya untuk menangani situasi keamanan yang dinilai mendesak.
“Saya mengajukan pengunduran diri karena saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi,” ujar Nunez dalam wawancara dengan radio France Inter, sebagaimana dikutip pada Selasa (20/10/2026).
Keputusan Macron mempertahankan Nunez menunjukkan bahwa pemerintah Prancis masih mengandalkan jajaran kementerian dalam negeri untuk memulihkan ketertiban di tengah meningkatnya tekanan publik.
Macron Minta Evaluasi Kegagalan Pengamanan
Selain menolak pengunduran diri Nunez, Macron menginstruksikan agar langkah-langkah yang diperlukan segera diambil untuk mengungkap persoalan di balik terjadinya kerusuhan.
Presiden Prancis tersebut meminta transparansi penuh mengenai dugaan kelemahan dalam perencanaan pengamanan dan pencegahan intelijen yang kemungkinan turut berkontribusi terhadap pecahnya aksi kekerasan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena rangkaian demonstrasi yang berlangsung di sejumlah wilayah berkembang menjadi tindakan perusakan dan penjarahan.
Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk menjelaskan bagaimana situasi tersebut bisa terjadi serta langkah apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sejumlah Kota Pertimbangkan Jam Malam
Di tengah situasi yang memanas, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu memerintahkan penerapan jam malam secara terbatas di sejumlah kota.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah berlanjutnya aksi penjarahan dan perusakan yang mengganggu ketertiban masyarakat.
Dalam keterangannya setelah rapat kabinet pada Senin (19/10/2026), Lecornu menegaskan bahwa tindakan kriminal yang terjadi selama kerusuhan tidak boleh dibiarkan berlanjut.
“Ini adalah tindakan pelanggaran khusus, penjarahan, dan tidak boleh berlanjut,” kata Lecornu.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memulihkan keamanan dan ketertiban umum. Apabila situasi semakin memburuk, opsi pemberlakuan keadaan darurat nasional juga dapat dipertimbangkan.
Meski demikian, pemerintah untuk sementara menilai jam malam lokal dan parsial sebagai langkah yang lebih tepat dibandingkan pembatasan menyeluruh.
Lecornu menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana memberlakukan jam malam di seluruh wilayah Paris.
“Jam malam ini harus bersifat lokal dan parsial. Tidak mungkin memberlakukan jam malam di seluruh Paris,” ujarnya.
Pemerintah belum merinci kota-kota yang akan menerapkan kebijakan tersebut maupun jadwal pemberlakuannya.
Wali Kota Desak Pemerintah Beri Penjelasan
Kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah turut memicu kemarahan para wali kota. Mereka mempertanyakan kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi gelombang demonstrasi yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan.
Para kepala daerah meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai langkah pencegahan yang telah dilakukan, termasuk alasan mengapa situasi keamanan tidak dapat dikendalikan sejak awal.
Persoalan kesiapan aparat menjadi penting karena kerusuhan tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban, tetapi juga berpotensi merugikan warga dan pelaku usaha akibat perusakan serta penjarahan.
Tekanan terhadap pemerintah pun meningkat, terutama terkait evaluasi strategi pengamanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, kepolisian, serta pemerintah daerah.
Pemerintah Berupaya Pulihkan Keamanan
Penolakan Macron terhadap pengunduran diri Laurent Nunez membuat Menteri Dalam Negeri tersebut tetap bertanggung jawab dalam penanganan situasi keamanan.
Sementara itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Lecornu menyiapkan langkah pembatasan terbatas untuk mencegah kerusuhan kembali meluas.
Penerapan jam malam lokal, evaluasi pengamanan, dan pemeriksaan terhadap dugaan kelemahan intelijen menjadi sejumlah langkah yang disorot dalam upaya memulihkan kondisi.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan aksi kekerasan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat dan para kepala daerah mengenai kesiapan aparat.(Rhz2797)
