Badan Gizi Nasional (BGN) mempertegas aturan penggunaan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng merek Minyakita.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Sudaryono mengatakan larangan penggunaan kedua komoditas tersebut sebenarnya sudah diberlakukan sejak awal dirinya menjabat sebagai Kepala BGN. Aturan itu juga telah tercantum secara jelas dalam standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan program MBG.
"Harusnya nggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," kata Sudaryono.
Menurutnya, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang memperoleh dukungan kebijakan harga khusus dari pemerintah. Kedua produk tersebut disediakan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Karena memiliki peruntukan khusus, penggunaan beras SPHP dan Minyakita untuk kebutuhan operasional dapur MBG tidak diperbolehkan.
"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Nggak boleh," tegasnya.
BGN Minta Masyarakat Ikut Awasi Dapur MBG
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait penggunaan bahan baku di setiap dapur SPPG.
Ia meminta masyarakat, termasuk awak media dan pengguna media sosial, segera melaporkan apabila menemukan dapur MBG yang masih menggunakan beras SPHP maupun Minyakita.
BGN telah menyediakan sejumlah saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari surat, email, hingga pesan WhatsApp.
Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, BGN tidak menutup kemungkinan memberikan sanksi kepada SPPG yang bersangkutan.
"Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas," ujarnya.
BGN Benahi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan bahan baku merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola program MBG.
BGN ingin memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga pengolahan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera ditangani agar tidak mengganggu pelaksanaan program nasional tersebut.
Sudaryono menegaskan bahwa BGN tidak akan menghindari persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG. Sebaliknya, setiap masalah harus dihadapi dan diselesaikan melalui evaluasi serta perbaikan sistem.
"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," pungkasnya.
Penegasan larangan penggunaan beras SPHP dan Minyakita ini menjadi salah satu langkah BGN dalam memperketat pengawasan dapur MBG. Dengan penerapan SOP secara konsisten, pemerintah berharap pengelolaan bahan pangan dalam program tersebut semakin tertib dan tepat sasaran.(Rhz2797)

