Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi perhatian karena berlangsung lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. DPR semula menargetkan pembahasan dan penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut baik rampungnya pembahasan regulasi tersebut. Dia mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan hingga akhirnya RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang.
Puan juga menegaskan bahwa percepatan pengesahan bukan karena adanya tekanan ataupun keinginan untuk menyelesaikan pembahasan secara tergesa-gesa.
"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru," kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna.
Puan Ungkap Proses Pembahasan Sudah Berlangsung 18 Tahun
Puan menjelaskan, RUU Perampasan Aset bukan merupakan regulasi yang baru dibahas oleh DPR. Wacana pembentukan aturan tersebut sudah bergulir sejak sekitar 18 tahun lalu dan berulang kali mendapat dorongan dari berbagai kalangan agar segera diselesaikan.
Menurutnya, proses pembahasan telah melalui berbagai tahapan dan melibatkan banyak pihak. DPR juga berupaya membuka ruang partisipasi publik agar substansi aturan dapat dibahas secara menyeluruh.
Dia mengungkapkan bahwa proses penyusunan RUU tersebut telah melibatkan 87 kali kegiatan meaningful participation atau partisipasi bermakna.
Selain itu, DPR melakukan kunjungan ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan (dapil) untuk menyerap berbagai masukan terkait rancangan regulasi tersebut.
Rangkaian kegiatan itu menjadi bagian dari upaya parlemen memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berlangsung di lingkungan legislatif, tetapi juga mempertimbangkan pandangan masyarakat.
DPR Klaim Sejumlah Kekhawatiran Sudah Diantisipasi
Lebih lanjut, Puan berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Dia juga menyebut berbagai persoalan yang sebelumnya dikhawatirkan dalam pembahasan regulasi tersebut telah menjadi perhatian DPR dan diupayakan untuk diantisipasi.
"Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," tuturnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi salah satu langkah penting dalam agenda pembaruan hukum nasional. Setelah disahkan DPR, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menangani hasil tindak pidana serta mendukung pemberantasan korupsi.
Meski demikian, penerapannya tetap membutuhkan aturan pelaksanaan yang jelas serta pengawasan agar kewenangan perampasan aset berjalan sesuai prinsip hukum, menghormati hak warga negara, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.(Rhz2797)

