Notification

×

Iklan

Iklan

Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Prabowo, Polri Belum Tetapkan Tersangka Baru

November 22, 2026 Last Updated 2026-11-22T11:21:47Z


 Penyidikan kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus dikembangkan Bareskrim Polri. Meski sejumlah lokasi telah digeledah dan berbagai barang bukti diamankan, polisi belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.


Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri masih mengumpulkan bukti untuk memperjelas konstruksi perkara. Salah satu langkah yang dilakukan penyidik adalah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang.


Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa penggeledahan terbaru dilakukan di lima lokasi berbeda. Empat lokasi berada di wilayah Bogor, sementara satu lokasi lainnya berada di Tangerang.


Menurut Susatyo, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana makar yang sedang ditangani kepolisian.


"Penggeledahan ini menjadi rangkaian daripada tindakan penyidikan terkait dengan (dugaan) tindak pidana makar," kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).


Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai barang bukti elektronik. Salah satu rumah di Bogor bahkan diduga digunakan sebagai posko untuk aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut.


Susatyo menyebut keberadaan lokasi itu menjadi salah satu bagian yang sedang didalami penyidik untuk memperkuat konstruksi hukum dugaan makar.


"Di sini adalah salah satu posko, ya, yang menjadi dugaan permufakatan pada perbuatan permulaan. Sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," ujarnya.


Polisi Amankan Dokumen hingga Spanduk dari Lokasi Penggeledahan


Dalam penggeledahan di salah satu rumah di Bogor, penyidik menemukan sejumlah dokumen, spanduk, serta barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan makar.


Susatyo menjelaskan, barang-barang tersebut akan dianalisis untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan perbuatan yang sedang diselidiki.


Ia juga menjelaskan bahwa penyidik tengah mendalami unsur pidana yang berkaitan dengan dugaan tindakan makar, termasuk kemungkinan adanya rencana serangan dalam berbagai bentuk.


"Jadi, sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain," jelasnya.


Selain dokumen dan spanduk, polisi juga menyita sejumlah perangkat elektronik dari lokasi penggeledahan lainnya. Seluruh barang bukti tersebut dikumpulkan untuk mendukung proses penyidikan.


Susatyo mengungkapkan, sejauh ini terdapat sekitar empat posko yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang sedang didalami kepolisian.


"Untuk perangkat elektronik, ada di tempat lain yang kami lakukan penyitaan, tetapi bukti-bukti dokumen kami temukan di tempat ini dan akan kami lengkapi pada saat nanti kami melaksanakan ekspos dengan pihak Kejaksaan," tambahnya.


Empat Jenderal Sudah Jadi Tersangka dalam Kasus Penyadapan Ilegal


Kasus dugaan makar ini berkaitan dengan pengusutan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.


Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, polisi sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.


Namun, perlu dibedakan bahwa penetapan keempat orang tersebut merupakan bagian dari perkara penyadapan ilegal, bukan penetapan tersangka dalam penyidikan dugaan makar yang saat ini ditangani Dittipidum Bareskrim.


Dalam perkara penyadapan, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kondisi kesehatan.


Proses penegakan etik juga telah dilakukan terhadap sejumlah tersangka. Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Selasa (10/11/2026).


Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik pada Selasa (17/11/2026).


Penyadapan Diduga Berlangsung Sejak 2025 hingga 2026


Berdasarkan hasil penyidikan awal, dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026.


Penyidik mendalami dugaan adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.


Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.


Temuan tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk mengungkap bagaimana sistem penyadapan digunakan dan siapa saja pihak yang terlibat.


Polri Masih Dalami Dugaan Makar dan Kumpulkan Bukti


Dalam perkara penyadapan ilegal, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.


Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.


Sementara itu, untuk perkara dugaan makar, Bareskrim masih melengkapi alat bukti dan mendalami keterlibatan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.


Berdasarkan perkembangan hingga Sabtu (21/11/2026), polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa barang bukti, serta menelusuri aktivitas di sejumlah lokasi yang telah digeledah.


Hasil penyidikan selanjutnya akan dibahas bersama pihak kejaksaan melalui gelar perkara atau ekspose untuk melihat kelengkapan bukti dan konstruksi hukum yang telah disusun penyidik. 


Perkembangan kasus ini masih menjadi perhatian publik, terutama terkait dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan dan kemungkinan adanya tindak pidana lain yang sedang didalami kepolisian.(Rhz2797)