Baduy Tegas Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Ada Amanat Leluhur yang Tak Bisa Diabaikan
Wacana pemindahan atau relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari masyarakat adat Baduy. Mereka meminta pemerintah mempertahankan keberadaan satwa langka tersebut di habitat aslinya karena memiliki nilai sejarah dan keterikatan dengan amanat leluhur.
Kepala Desa Kanekes sekaligus Jaro Pemerintah Masyarakat Adat Baduy, Oom, menegaskan bahwa badak Jawa yang hidup di kawasan Ujung Kulon tidak seharusnya dipindahkan ke wilayah lain.
Menurutnya, keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon telah menjadi bagian dari sejarah panjang kawasan tersebut. Masyarakat Baduy juga memiliki hubungan erat dengan ekosistem alam di kawasan taman nasional itu.
"Jangan sampai dipindahkan ke Alas Purwo, karena badak yang ada di Ujung Kulon mempunyai sejarah panjang," kata Oom, Senin (16/11/2026).
Badak Jawa Disebut Amanat Leluhur Masyarakat Baduy
Oom menjelaskan, masyarakat adat Baduy memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kelestarian alam di kawasan Ujung Kulon. Amanat tersebut diwariskan oleh para leluhur dan mencakup perlindungan terhadap berbagai kekayaan alam, termasuk keberadaan badak Jawa.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian masyarakat adat Baduy di antaranya Sanghyang Sirah, Pulau Peucang, dan Pulau Panaitan.
Oleh karena itu, menurut Oom, upaya menjaga kelestarian Ujung Kulon bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
"Kami diberikan amanat oleh leluhur untuk menjaga Ujung Kulon, ada Sanghyang Sirah, Pulau Peucang, Panaitan, kami harus menjaga, termasuk badak," ujarnya.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan pandangan masyarakat adat sebelum mengambil keputusan mengenai masa depan satwa langka tersebut.
Khawatir Badak Jawa Tidak Bisa Beradaptasi di Habitat Baru
Selain faktor sejarah dan amanat leluhur, masyarakat Baduy juga mengkhawatirkan keselamatan badak Jawa apabila dipindahkan ke lingkungan yang berbeda.
Oom menilai Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat utama yang selama ini menjadi tempat hidup badak bercula satu tersebut. Pemindahan ke kawasan lain dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kemampuan satwa beradaptasi.
Ia bahkan mengingatkan pengalaman kematian badak Musofa setelah menjalani proses translokasi ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di lingkungan Taman Nasional Ujung Kulon.
"Badak Ujung Kulon, tidak bisa dipindah-pindah, kemarin saja dipindahkan ke yang dekat (JRSCA) mati badaknya," ungkap Oom.
Masyarakat adat Baduy pun kembali mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan satwa liar di kawasan tersebut.
Oom mengatakan pesan untuk menjaga alam Ujung Kulon, termasuk kawasan Gunung Honje, sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah.
Relokasi Muncul karena Kekhawatiran Ancaman Bencana
Sebelumnya, wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Gagasan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup badak Jawa di Ujung Kulon.
Dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), Hashim menyinggung potensi gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Menurutnya, apabila terjadi bencana besar di sekitar Ujung Kulon, populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di kawasan tersebut berisiko mengalami kepunahan.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," kata Hashim.
Ia kemudian mengemukakan gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa.
Hashim juga menyampaikan bahwa proyek tersebut berpotensi menggunakan skema pendanaan konservasi dengan melibatkan lembaga donor maupun investor.
Kemenhut Belum Menetapkan Rencana Pemindahan
Di tengah munculnya berbagai penolakan, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa masih membutuhkan kajian ilmiah secara menyeluruh.
Alas Purwo menjadi salah satu kawasan yang dipertimbangkan sebagai calon habitat tambahan. Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi, jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.
Kajian tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, daya dukung habitat, risiko penyakit, hingga keamanan kawasan.
Kemenhut juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa dan menjadi prioritas perlindungan pemerintah.
Dengan demikian, wacana pengembangan habitat kedua tidak serta-merta berarti pemerintah akan meninggalkan upaya konservasi di Ujung Kulon.
Perdebatan mengenai rencana tersebut kini menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kajian ilmiah, keselamatan satwa, serta aspirasi masyarakat adat agar upaya penyelamatan badak Jawa tidak justru menimbulkan risiko baru bagi kelangsungan hidup spesies yang sangat terancam punah tersebut.(Rhz2797)

