Respon Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) setelah relawannya, Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatan menteri.
Budi Arie Setiadi adalah tokoh relawan yang mendirikan Projo (singkatan dari Pro Joko Widodo), yaitu organisasi relawan darat untuk mendukung Jokowi sejak masa Pilpres 2014.
Pencopotan jabatan menteri koperasi itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meski begitu, Jokowi menyebut jika keputusan pencopotan itu adalah hak prerogatif Presiden.
Jokowi juga mengaku masih belum bertemu dengan orang dekatnya itu usai reshuffle tersebut dilakukan.
Budi Arie resmi dicopot dari jabatan menteri pada Senin (8/9/2025), bersamaan dengan perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo.
Selain Budi Arie, sejumlah menteri lain yang sebelumnya juga mengabdi di era pemerintahan Jokowi turut diberhentikan, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025), Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam keputusan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo.
“Itu kewenangan Presiden. Saya nggak bisa memberikan komentar. Itu hak prerogatif,” kata Jokowi.
Jokowi juga menambahkan bahwa dirinya tidak dimintai saran oleh Prabowo sebelum keputusan perombakan kabinet diambil.
Menurutnya, komunikasi terkait reshuffle tidak pernah terjadi.
“Nggak ada (Prabowo meminta saran). Saya nggak ingin juga. Saya kan di Solo terus,” jelasnya.
Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa dirinya berencana bertemu dengan Budi Arie setelah pencopotan itu.
“Belum (bertemu dengan Budi Arie). Belum ketemu. Mungkin segera ketemu,” ucap Jokowi.
Budi Arie merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum relawan Projo (Pro Jokowi), organisasi relawan yang sejak 2014 mendukung Jokowi.
Setelah dicopot dari kabinet, Budi Arie menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan alasan loyalitas politik dan kontribusi Projo pada Pemilu Presiden 2024 lalu.
“Selalu dong. Orang kita yang menangin, masa kita nggak dukung,” ujar Budi Arie saat menghadiri acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (9/9/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, menegaskan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengesampingkan peran relawan Jokowi meski tidak lagi ada perwakilan Projo di kabinet.
Menurut Freddy, masih banyak cara untuk mendukung pemerintahan tanpa harus menempati posisi menteri.
Dengan pencopotan Budi Arie dan Immanuel Ebenezer (Noel) yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tidak ada lagi relawan Jokowi yang berada dalam lingkaran kabinet Prabowo-Gibran.
Hingga kini, Jokowi tetap menegaskan sikapnya untuk tidak ikut campur dalam kebijakan Presiden Prabowo,
Namun ia membuka ruang untuk menjaga hubungan personal dengan Budi Arie yang selama ini dikenal dekat dengannya.
Projo yakin tak dibuang Prabowo
Terdepaknya dua relawan Jokowi di Kabinet Merah Putih, tak membuat relawan Pro Jokowi alias Projo patah arang.
Dua relawan yang dimaksud adalah Budi Arie Setiadi dan Immanuel Ebenezer alias Noel.
Projo masih optimis jika Presiden Prabowo Subianto tak membuang mereka.
Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik.
Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Indonesia yang ke-7, Jokowi dan dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar serta memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, Projo menyatakan dukungan mereka kepada pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketika Prabowo resmi terpilih menjadi Presiden RI periode 2024-2029, relawan Jokowi yang tercatat menjabat di Kabinet Merah Putih ada dua, yakni Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Namun, pada 2025 ini, kedua relawan Jokowi itu terdepak dari Kabinet Prabowo-Gibran. Noel terseret kasus dugaan korupsi dan Budi Arie terkena reshuffle oleh Prabowo.
Dengan dicopotnya Budi Arie dan Noel, maka relawan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sudah tidak ada lagi.
Terkait hal ini, Freddy menegaskan bahwa hubungan Projo dan Prabowo baik-baik saja, mengingat sejarah antara Projo dan Prabowo sendiri.
Freddy bahkan berkeyakinan bahwa Prabowo tidak akan membuang relawan Jokowi.
"Melihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo ya. Kemudian sejarah ya, sejarah antara Projo, bagaimana Projo hubungannya dengan Pak Prabowo, bagaimana Budi Arie hubungannya dengan Pak Prabowo. Gerindra tahu persis itu," ungkap Freddy, Kamis (11/9/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.
"Pak Prabowo, saya yakin tidak akan mungkin ya tanda kutip membuang Projo, relawan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," tambahnya.
Meskipun di dalam tubuh kabinet sekarang tidak ada relawan Jokowi, Freddy mengatakan masih ada banyak cara untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.
"Itu kan hanya simbol misalnya di pemerintahan (jabatan relawan Jokowi), tetapi kan banyak cara-cara mendukung ikut mengawal pemerintahan ini banyak. Banyaklah cara mendukung bisa juga menjadi mata, telinga, masyarakat, bisa juga di dalam."
"Di dalam ini kan juga tidak harus garis depan yang harus nampak selalu di media bahkan di pemerintahan jadi menteri kan enggak harus seperti itu," papar Freddy.
Mengenai reshuffle yang dilakukan Prabowo belakangan ini dan menyebabkan Budi Arie sudah tidak menjabat di kabinet lagi, Freddy menghargai keputusan tersebut.
"Tapi it's ok lah, memang ini kita hargai hak prerogatif presiden ya, beliau paling tahu ditempatkan di mana ini orang-orang kepercayaannya," katanya.
Freddy juga menjelaskan bahwa kedua relawan Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi di kabinet tersebut karena alasan yang berbeda, bukan terkena reshuffle semua.
Noel terdepak dari kabinet karena dia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pemerasan sertifikasi K3 di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan pada periode 2019 hingga 2025, kemudian dia langsung dicopot oleh Prabowo dari jabatan wakil menteri.
Sementara itu, Budi Arie diganti karena momentum reshuffle. Eks Menkominfo era Jokowi itu terkena reshuffle bersama dengan empat menteri lainnya.
"Kemudian juga saya harus klarifikasi di sini kan sering dikatakan Noel karena relawan Jokowi, Budi Arie relawan Jokowi. Ini ini kan dua hal yang sangat sangat beda."
"Kalau Noel kan jelas kasus, jadi beliau terlempar dari kabinet itu bukan karena reshuffle, tapi karena memang kasus ya. Nah, sedangkan Budi Arie kan memang momentum reshuffle," jelas Freddy.
Menurut Freddy, Prabowo saat ini memang sedang membutuhkan adanya keseimbangan politik baru, sehingga melakukan reshuffle di kabinet.
"Jadi kalau kami melihat memang Presiden Prabowo melihat ini butuh keseimbangan politik baru ya, jadi yang harus ditempatkan ya mana orang yang harus di sini, mana orang yang harus di sana."
"Nah, itu presiden yang paling tahu gitu. Sesimpel itu sih kami melihatnya, presiden butuh keseimbangan politik baru," ucapnya.
Daftar Menteri dan Wakil Menteri Terbaru Usai Reshuffle Kabinet
Sebagai informasi, dalam reshuffle ini, Prabowo juga melantik menteri baru yakni Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Haji: Moch Irfan Yusuf
Wakil Menteri Haji: Dahnil Anzar Simanjuntak
Berikut adalah daftar lengkap nama menteri dan wakil menteri terbaru usai reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (8/9/2025):
Menteri Kabinet Merah Putih
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Dijabat menteri ad-interim
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Agama: Nasaruddin Umar
Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran: Mukhtarudin
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Sulaiman Suryanagara
Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini
Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Maman Abdurrahman
Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
Menteri Pemuda dan Olahraga: Belum resmi diumumkan
Menteri Haji dan Umrah: Moch Irfan Yusuf
Wakil Menteri Kabinet Merah Putih
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suhariyanto; Juri Ardiantoro
Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto; Ribka Haluk
Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta; Arrmanatha Christiawan Nasir; Arif Havas Oegroseno
Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan
Wakil Menteri Agama: Muhammad Syafi'i
Wakil Menteri Hukum: Eddy Hiariej
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim
Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono; Suahasil Nazara; Anggito Abimanyu
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat; Fajar Riza Ul Haq
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan; Stella Christie
Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha
Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono
Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono
Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Immanuel Ebenezer
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran: Christina Aryani, Dzulfikar Ahmad Tawalla
Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza
Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Yuliot Tanjung
Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria
Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi
Wakil Menteri Perhubungan: Suntana
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo; Nezar Patria
Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar Siddiq
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ossy Dermawan
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Febrian Alphyanto Ruddyard
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Arianto
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara: Kartika Wirjoatmodjo; Aminuddin Ma'ruf; Dony Oskaria
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Isyana Bagoes Oka
Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Todotua Pasaribu
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Helvi Yuni Moraza
Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif / Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Irene Umar
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat
Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
