Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menghadapi tahun yang tidak mudah pada 2026. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyebut tahun depan akan penuh tantangan karena adanya penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp 31,1 triliun direvisi menjadi sekitar Rp 28 triliun. Penyesuaian ini terjadi akibat penundaan transfer dana pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp 2,4 triliun.
Dedi mengungkapkan, penurunan anggaran ini bukan yang pertama kali. Sejak dirinya menjabat, APBD Jabar terus mengalami penyusutan.
“Sebelum saya menjabat itu Rp 37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp 31 triliun. Dan nanti akan turun lagi,” ujarnya di Bandung, Sabtu (1/11/2025).
Efisiensi Operasional: Dari Perjalanan Dinas Sampai WFH
Untuk menjaga stabilitas fiskal, Pemprov Jabar akan melakukan penghematan besar-besaran di internal. Mulai dari pemangkasan perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor, hingga penerapan work from home (WFH) bagi sebagian ASN.
“Semakin banyak pegawai di kantor, semakin besar pemakaian listrik, air, dan internet,” kata Dedi.
Langkah ini, menurutnya, merupakan “puasa” internal agar pengeluaran operasional dapat ditekan.
Layanan Publik Tetap ‘Pesta’
Meski anggaran internal dipangkas, Dedi memastikan belanja publik—terutama pendidikan dan infrastruktur—akan tetap menjadi prioritas.
“Puasa untuk internal, tapi eksternal atau layanan publiknya pesta,” tegasnya.
Rincian Belanja Utama APBD Jabar 2026
Kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD terkait KUA-PPAS APBD 2026 menetapkan komposisi belanja sebagai berikut:
Sektor Anggaran
Pendidikan Rp 6,30 triliun
Kesehatan Rp 1,63 triliun
Infrastruktur Rp 4,01 triliun
Lingkungan hidup Rp 180,6 miliar
Pangan & pertanian Rp 135,04 miliar
Pembangunan desa & sosial Rp 746,41 miliar
Perekonomian Rp 245,57 miliar
Bagi hasil & hibah Rp 6,23 triliun
Program lainnya Rp 393,54 miliar
Belanja pegawai & fixed cost Rp 8,36 triliun
Belanja infrastruktur mencakup preservasi jalan dan jembatan sebesar Rp 2,2 triliun, serta PJU dan perlengkapan jalan Rp 559 miliar.
Fokus: Stabilitas dan Pelayanan Publik
Dengan tantangan fiskal yang cukup besar, Pemprov Jabar memilih strategi realistis: menekan biaya internal demi memastikan pembangunan dan layanan publik tetap berjalan optimal.
.jpg)
