Keberadaan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat kabar bahwa akses menuju bandara tersebut sangat terbatas dan hanya pihak tertentu yang dapat memasukinya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan pengawasan negara terhadap fasilitas transportasi strategis.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius terkait kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa isu bandara yang sulit diakses pejabat daerah menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan pemerintah.
“Ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo bahwa negara sedang bocor. Ini salah satu buktinya. Kok bisa fasilitas strategis dimasuki orang yang tidak jelas?” ujar Kurniawan dalam keterangannya, Selasa (25/11).
Kurniawan juga menyoroti dugaan tidak adanya layanan bea cukai dan imigrasi di bandara tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk kelalaian negara yang tidak boleh dibiarkan.
“Ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta ini diusut tuntas. Jangan ada yang bermain di balik layar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, pihaknya berkomitmen mengawal isu ini agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan wilayah oleh pihak asing.
“Kami bersumpah tidak akan ada sejengkal tanah yang dicaplok asing. Kasus ini harus dituntaskan,” lanjutnya.
Bandara IMIP sendiri telah beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019. Namun, menurut Kurniawan, fakta bahwa fasilitas tersebut beroperasi tanpa pantauan ketat dari aparat negara harus menjadi evaluasi besar.
“Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Kenapa tidak ada kontrol negara?” ujarnya.
Kurniawan juga mempertanyakan pihak yang pertama kali memberikan izin operasional bandara tersebut. Ia menilai persoalan ini membuka dugaan pelanggaran administratif sejak kawasan IMIP berdiri.
“IMIP berdiri sejak 2010 dan berkembang pesat pada masa Presiden Jokowi. Perizinan bandara harus diperjelas,” katanya.
Menutup pernyataannya, Kurniawan mendesak pemerintah segera memberikan klarifikasi resmi dan memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada di bawah pengawasan penuh negara demi menjaga kedaulatan Indonesia.
.jpg)
