Anggota Kehormatan 001 Gerakan Rakyat, Anies Baswedan, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Ia menilai Indonesia tengah mengalami apa yang ia sebut sebagai “kerusakan ganda”, yakni rakyat belum mencapai kesejahteraan, sementara lingkungan sudah terlanjur rusak.
Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Sabtu (17/1).
Menurut Anies, kondisi Indonesia berbeda dengan banyak negara maju yang merusak lingkungan setelah rakyatnya menikmati kemakmuran. Di Indonesia, kata dia, kerusakan lingkungan justru terjadi ketika kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara merata.
“Di banyak tempat, perekonomian memajukan seluruh rakyat, lalu berkembang hingga merusak lingkungan. Ketika lingkungan rusak, rakyat sudah sejahtera. Nah di Indonesia ini, perekonomiannya belum mensejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak,” ujar Anies.
Ia menilai ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan ekologis berjalan beriringan tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat luas. Karena itu, Anies menegaskan pentingnya mengubah arah pembangunan nasional dengan menempatkan ekonomi ekologi yang berkeadilan sebagai fondasi utama.
Soroti Deforestasi Legal
Salah satu isu krusial yang disoroti Anies adalah persoalan kerusakan hutan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar deforestasi di Indonesia justru terjadi secara legal dan dilindungi oleh regulasi yang berlaku.
“Menurut data, lebih dari 90 persen, bahkan sampai 97 persen kerusakan hutan itu legal. Jadi memang benar ada pembalakan liar, tapi mayoritas terbesar adalah legal. Artinya, ada regulasi dan aturan main yang harus dikoreksi,” tegasnya.
Anies menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum semata. Menurutnya, diperlukan perombakan regulasi secara menyeluruh agar kebijakan negara tidak justru melegitimasi kerusakan lingkungan.
Bencana Jadi Peringatan
Dalam kesempatan itu, Anies juga menyinggung sejumlah bencana alam yang baru-baru ini terjadi, khususnya di wilayah Sumatera. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai peringatan keras yang seharusnya direspons dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
“Peringatan hanya berguna kalau kita berbuat setelah ada peringatan. Kalau ada peringatan tapi kita tidak berbuat, itu tidak ada gunanya,” kata Anies.
Ia mengapresiasi Gerakan Rakyat yang secara tegas menjadikan isu ekologi sebagai agenda utama organisasi, di tengah dominasi pembahasan politik elektoral.
Gerakan Rakyat Dorong Keadilan Ekologis
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menjelaskan bahwa Rakernas I kali ini mengusung tema “Keadilan Ekologis dan Mengembalikan Hutan Indonesia”. Tema tersebut dipilih sebagai respons atas kerusakan hutan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Perjuangan kita tidak hanya soal keadilan politik, tetapi juga keadilan ekologis. Kita menyaksikan pengusiran spesies dan kerusakan habitat yang masif,” ujar Sahrin.
Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan merupakan konsekuensi dari kebijakan negara. Oleh karena itu, Gerakan Rakyat mendorong pemerintah untuk hadir melalui regulasi yang berpihak pada kelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan.
.webp)
