Mahfud MD meminta Prabowo mengungkap pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi agar publik mendapat kejelasan dan transparansi.engungkap pihak yang diduga berada di balik pendanaan aksi demonstrasi apabila memang memiliki informasi yang valid. Menurut mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut, tudingan mengenai adanya demonstrasi yang digerakkan oleh dana tertentu seharusnya disertai penjelasan yang jelas kepada publik.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menghadiri kegiatan di Universitas Cokroaminoto (UC) UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (25/6/2026). Ia menilai keterbukaan penting agar masyarakat tidak hanya menerima tuduhan tanpa mengetahui siapa pihak yang dimaksud maupun bukti yang mendasarinya.
Menurut Mahfud, apabila ada kelompok mahasiswa atau organisasi tertentu yang disebut menerima bayaran untuk melakukan demonstrasi, maka identitas pihak yang terlibat perlu diungkap secara terang-terangan. Dengan demikian, publik dapat memahami persoalan secara utuh dan mengetahui pihak mana yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Ia membandingkan tuduhan tersebut dengan kritik yang biasa disampaikan mahasiswa kepada pemerintah. Dalam berbagai aksi, kata Mahfud, mahasiswa umumnya menyampaikan keberatan terhadap kebijakan tertentu secara spesifik, lengkap dengan isu yang dipersoalkan dan institusi yang menjadi sasaran kritik.
"Jika mahasiswa mengkritik pemerintah, biasanya mereka menyebutkan persoalan yang dipermasalahkan secara jelas. Karena itu, jika ada tuduhan demonstrasi dibayar, seharusnya pihak yang menuduh juga menjelaskan siapa yang dimaksud," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud turut menyoroti pengakuan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang disebut menerima uang sebesar Rp20 juta terkait aksi demonstrasi yang sempat menjadi perhatian publik. Ia mengaku prihatin dengan adanya dugaan keterlibatan mahasiswa dalam aksi yang didorong oleh imbalan tertentu.
Meski demikian, Mahfud menilai fenomena tersebut bukan hal baru dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa sejak masa lalu selalu ada kelompok kecil yang bergerak di luar arus utama perjuangan mahasiswa.
Mahfud bahkan mengenang pengalaman semasa kuliah ketika terdapat individu yang berperan ganda sebagai aktivis sekaligus informan. Menurutnya, praktik semacam itu pernah terjadi pada berbagai periode politik di Indonesia dan baru diketahui setelah perubahan rezim pemerintahan.
Selain itu, ia menilai saat ini pola pengaruh terhadap opini publik telah berkembang melalui berbagai cara, termasuk penggunaan buzzer maupun kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk kepentingan tertentu. Namun, Mahfud menegaskan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak mewakili mayoritas mahasiswa di Indonesia.
Karena itu, ia mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga independensi serta tidak mudah terpecah oleh kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Mahasiswa, menurutnya, harus tetap fokus menyampaikan kritik dan aspirasi secara objektif demi mendorong perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), menyatakan mengetahui pihak-pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi. Ia bahkan memberikan peringatan kepada pihak yang dimaksud, meski tidak menyebutkan identitasnya secara langsung.
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga menyinggung adanya demonstran yang disebut menerima bayaran untuk mengikuti aksi. Pernyataan itu kemudian memicu berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh, termasuk Mahfud MD yang meminta agar informasi tersebut dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Perdebatan mengenai dugaan demo bayaran pun menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai bahwa tuduhan semacam itu perlu dibuktikan secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.(Rhz2797)
.jfif)
