Usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar kawasan padat seperti Bekasi dan Depok beralih ke hunian vertikal muncul di tengah satu fakta yang sulit dibantah: banjir bukan lagi peristiwa musiman, melainkan masalah struktural. Hampir setiap musim hujan, wilayah penyangga Jakarta ini kembali tergenang, bahkan di kawasan perumahan yang sebelumnya dipasarkan sebagai “bebas banjir”.
Dalam beberapa tahun terakhir, data kejadian banjir seperti Bekasi dan Depok menunjukkan tren berulang. Genangan tak hanya terjadi di bantaran sungai, tetapi juga masuk ke permukiman baru, kawasan komersial, hingga jalan utama. Kondisi ini menandakan bahwa persoalannya bukan sekadar curah hujan, melainkan tata ruang yang sudah melampaui daya dukung lingkungan.
Pertumbuhan perumahan tapak yang masif mempersempit ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Lahan-lahan yang semula berfungsi sebagai penyangga air hujan berubah menjadi kawasan terbangun. Di sisi lain, sistem drainase perkotaan tidak berkembang secepat laju pembangunan. Kombinasi inilah yang membuat air tak lagi punya ruang untuk mengalir dan meresap.
Dalam konteks tersebut, hunian vertikal sebenarnya menawarkan logika tata kota yang lebih berkelanjutan. Dengan membangun ke atas, kebutuhan lahan bisa ditekan, ruang terbuka tetap terjaga, dan penataan kawasan bisa lebih terkontrol. Banyak kota besar di dunia mengadopsi pendekatan ini untuk mengatasi kepadatan dan persoalan lingkungan.
Namun realitas di Indonesia menunjukkan paradoks kebijakan. Ketika pemerintah daerah mendorong pembangunan apartemen sebagai solusi banjir dan kepadatan, regulasi di tingkat pusat justru membuat proyek hunian vertikal berjalan lambat. Aturan progres bangunan sebelum penjualan, meski bertujuan melindungi konsumen, berdampak besar pada pembiayaan proyek.
Akibatnya, pembangunan apartemen cenderung hanya dilakukan oleh pengembang besar dengan modal kuat. Sementara itu, kebutuhan hunian di kawasan padat terus meningkat, dan masyarakat kembali memilih rumah tapak di pinggiran kota yang rawan banjir. Pola ini menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus.
Jika banjir ingin ditangani secara serius, maka penataan ruang dan kebijakan perumahan harus berjalan seiring. Hunian vertikal tidak bisa hanya dijadikan wacana normatif setiap kali banjir datang. Dibutuhkan keberanian untuk menyelaraskan regulasi, tata kota, dan realitas lapangan agar pembangunan benar-benar menjadi solusi, bukan sumber masalah baru.
Tanpa pembenahan menyeluruh, Bekasi dan Depok akan terus menghadapi dilema yang sama: kota makin padat, banjir makin sering, sementara solusi selalu tertahan di atas kertas.
