Sejumlah atlet Kota Pasuruan meluapkan kekecewaan usai menerima bonus atas prestasi mereka di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX 2025. Aksi protes terjadi setelah seremoni penyerahan penghargaan di Gedung Gradhika, Rabu (25/2/2026).
Beberapa atlet bahkan terlihat membuang dan menginjak plakat penghargaan sebagai bentuk simbolis kekecewaan. Rekaman aksi tersebut beredar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.
Bonus Dinilai Tak Sesuai Janji
Atlet wushu peraih emas, Robiatul Adawiyah, menyebut persoalan ini bukan semata soal besar kecilnya nominal, melainkan soal komitmen yang dianggap tidak ditepati.
Menurutnya, janji bonus sebelum kompetisi menjadi motivasi tambahan bagi atlet saat bertanding membawa nama daerah. Namun, realisasi yang diterima jauh dari ekspektasi.
Sebagai perbandingan, pada Porprov Jatim 2023, peraih emas mendapat Rp30 juta, perak Rp20 juta, dan perunggu Rp10 juta. Sementara pada edisi 2025, bonus turun menjadi Rp10 juta untuk emas, Rp7,5 juta untuk perak, dan Rp5 juta untuk perunggu.
Pengorbanan Atlet Jadi Sorotan
Sekretaris cabor IBC MMA Kota Pasuruan, Frenky Sutejo, menilai penurunan bonus cukup drastis, padahal persiapan atlet berlangsung lebih dari satu tahun.
Hal serupa disampaikan pelatih panahan Indah Yulianti. Ia menyebut biaya perlengkapan dan latihan tidak sebanding dengan nominal bonus yang diterima.
Tak hanya soal bonus, sejumlah atlet juga disebut gagal berangkat ke ajang tersebut akibat keterbatasan anggaran daerah.
Dalam Porprov IX 2025 yang digelar di Malang Raya dan Kota Batu, kontingen Kota Pasuruan mengirimkan 217 atlet dan 42 pelatih yang bertanding di 36 cabang olahraga. Total anggaran reward yang digelontorkan pemerintah daerah tercatat sebesar Rp301.250.000 untuk atlet dan pelatih, dengan skema berbeda antara nomor individu dan beregu.
Wali Kota Minta Maaf
Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyampaikan permohonan maaf kepada para atlet dan pelatih.
Ia menegaskan bahwa penghargaan tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi, meski belum mampu memenuhi harapan. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama.
Pada 2026, terjadi penurunan signifikan transfer dana dari pemerintah pusat yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk olahraga. Bahkan, sejumlah program pembangunan daerah disebut harus ditunda karena ruang fiskal yang terbatas.
Polemik bonus Porprov ini kini menjadi perhatian masyarakat Pasuruan, sekaligus membuka diskusi lebih luas mengenai kesejahteraan dan apresiasi bagi atlet daerah yang berprestasi.
