Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen terus digaungkan pemerintah. Ambisi ini terdengar optimistis dan menjanjikan, namun sejumlah indikator menunjukkan bahwa realitas ekonomi nasional masih bergerak di kisaran 5 persen.
Lalu, ada apa sebenarnya dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia?
Pertumbuhan Stabil, Tapi Belum Melonjak
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2024 tercatat sekitar 5,02 persen (year-on-year). Memasuki kuartal I-2025, angka tersebut sedikit melambat ke 4,87 persen.
Sepanjang 2025, ekonomi nasional kembali naik tipis. Pada kuartal II-2025, pertumbuhan berada di kisaran 5,12 persen, dengan total pertumbuhan tahunan 2025 mencapai sekitar 5,11 persen (yoy).
Artinya, pemerintahan baru tetap mewarisi dan mempertahankan pertumbuhan stabil di kisaran 5 persen — belum melesat, namun juga belum terkontraksi signifikan.
Target 2026: Optimistis 5,4 Persen
Untuk 2026, pemerintah menetapkan target pertumbuhan 5,4 persen dalam Rancangan APBN 2026. Target ini menjadi jangkar kebijakan fiskal dan moneter sepanjang tahun.
Namun, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 hanya sekitar 5,1 persen — sedikit di bawah target pemerintah.
Di sinilah mulai muncul pertanyaan: apakah target tinggi benar-benar realistis di tengah tantangan global, defisit anggaran, dan tekanan fiskal?
Pendapatan Per Kapita Naik, Tapi Siapa yang Menikmati?
Pendapatan per kapita Indonesia 2025 tercatat sekitar 5.000–5.300 dolar AS atau setara kurang lebih Rp 78 juta per tahun. Angka ini kerap dijadikan indikator bahwa ekonomi nasional berada di jalur yang tepat.
Namun secara konsep, pendapatan per kapita hanyalah pembagian total PDB dengan jumlah penduduk. Ia bukan rata-rata pendapatan riil yang benar-benar diterima setiap warga.
Masalahnya, distribusi pendapatan masih timpang.
Laporan World Inequality menunjukkan:
- 50 persen penduduk terbawah hanya menguasai sekitar 13,7 persen pendapatan nasional.
- 10 persen teratas menguasai lebih dari 46 persen.
- Bahkan 1 persen teratas menguasai sekitar 17,6 persen.
Akibatnya, kelompok berpenghasilan tinggi “mengerek” rata-rata nasional, sementara mayoritas masyarakat tidak merasakan angka Rp 78 juta per tahun tersebut.
Di sinilah muncul fenomena yang disebut banyak analis sebagai ilusi statistik: PDB naik, tapi rasa sejahtera tidak ikut tumbuh.
Konsumsi Jadi Andalan, Tapi Rapuh
Struktur PDB Indonesia masih didominasi konsumsi rumah tangga, sekitar 53 persen dari total ekonomi. Dengan pertumbuhan 5 persen, hampir 3 persen kontribusinya berasal dari konsumsi masyarakat.
Masalahnya, konsumsi membutuhkan pendapatan stabil.
Sepanjang 2024–awal 2026, indikator menunjukkan:
- PHK bertambah sekitar 10.000 tenaga kerja dalam periode 2024–2025.
- Penyerapan tenaga kerja turun sekitar 21 persen dalam satu tahun.
- Sektor informal membengkak hingga mendekati 60 persen total tenaga kerja.
- Penjualan ritel dan penerimaan pajak sektor perdagangan melambat.
Konsumsi yang tetap tumbuh diduga bukan semata karena peningkatan pendapatan riil, melainkan karena utang rumah tangga dan penurunan tabungan. Secara angka terlihat aman, tetapi secara fundamental cukup rapuh.
Jobless Growth: Ekonomi Tumbuh, Lapangan Kerja Tertinggal
Fenomena lain yang mencuat adalah pertumbuhan tanpa penciptaan kerja memadai (jobless growth).
Sektor industri pengolahan memang berkontribusi besar terhadap PDB, namun relatif padat modal dan tidak menyerap tenaga kerja sebanyak sektor pertanian.
Di sisi lain, sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, tetapi produktivitas dan nilai tambahnya rendah. Mayoritas petani mengelola lahan sempit dengan produktivitas terbatas.
Akibatnya, ekonomi bergerak naik, tetapi kualitas pekerjaan tidak meningkat sebanding.
Beban Kelas Menengah dan Tekanan Fiskal
Kelas menengah yang menguasai sekitar 40 persen pendapatan nasional menjadi penopang konsumsi dan pajak. Namun kelompok ini juga paling rentan terhadap:
- Inflasi
- Pajak konsumsi
- Biaya pendidikan dan kesehatan
- Tekanan cicilan dan perumahan
Penerimaan pajak 2025 hanya sekitar 89 persen dari target. Untuk mengejar target 2026, pemerintah membutuhkan tambahan sekitar Rp 439 triliun.
Konsekuensinya, ruang fiskal semakin sempit dan beban bunga utang meningkat.
Perbandingan dengan Vietnam
Sementara Indonesia masih bertumpu pada konsumsi domestik dan komoditas, negara seperti Vietnam justru mengandalkan ekspor manufaktur.
Vietnam mencatat pertumbuhan sekitar 7,09 persen pada 2024 dan melonjak ke 8,02 persen pada 2025. Rasio perdagangan terhadap PDB yang tinggi menjadi motor utama ekspansi ekonomi mereka.
Indonesia menghadapi tantangan untuk memperkuat sektor manufaktur dan ekspor agar tidak terus bergantung pada konsumsi dalam negeri.
Jadi, Ada Apa dengan Angka Pertumbuhan?
Masalah utama ekonomi Indonesia bukan sekadar soal mencapai angka 6 atau 8 persen. Pertanyaan besarnya adalah:
- Siapa yang mendorong pertumbuhan?
- Siapa yang menikmati hasilnya?
- Seberapa berkualitas pertumbuhan tersebut?
Ekonomi yang sehat bukan hanya tentang PDB yang naik, tetapi tentang distribusi yang adil, penciptaan kerja berkualitas, serta keberlanjutan fiskal.
Selama kebijakan masih berfokus pada angka rata-rata tanpa memperbaiki struktur dan distribusi, jurang antara statistik dan realitas berpotensi semakin melebar.
Dan di situlah letak pertanyaan besar: apakah pertumbuhan ini benar-benar menguatkan mayoritas rakyat, atau hanya terlihat indah di atas kertas?
