Media Israel, KAN News, melaporkan bahwa Indonesia disebut-sebut akan menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan ke Jalur Gaza. Pengiriman tersebut dikaitkan dengan rencana pembentukan International Stabilization Force (ISF) yang bertugas menjaga stabilitas selama Fase II gencatan senjata yang digagas Amerika Serikat.
Dalam laporan tersebut, ISF dirancang untuk menangani aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza tanpa terlibat dalam operasi tempur langsung. Sejumlah negara sebelumnya disebut berpotensi terlibat, mulai dari Uni Emirat Arab, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, hingga Turki. Namun hingga kini, belum ada negara yang secara terbuka menyatakan kesiapan konkret mengirim pasukan.
KAN News menyebut Indonesia menjadi negara yang paling siap di antara kandidat lainnya. Bahkan, pasukan Indonesia disebut berpeluang tiba di Gaza dalam beberapa pekan ke depan, berdekatan dengan agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington untuk menghadiri KTT Perdamaian untuk Kemakmuran yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026.
KTT tersebut merupakan pertemuan perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Trump. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara anggota yang diundang dalam forum tersebut, meski kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu kepastian.
Masih menurut laporan KAN News, baik ISF maupun pasukan Indonesia tidak diharapkan melakukan konfrontasi langsung dengan Hamas. Peran utama mereka lebih difokuskan pada pengawasan garis gencatan senjata dan pengamanan wilayah perbatasan. Di antaranya, pasukan Indonesia diperkirakan akan ditempatkan di beberapa titik strategis di wilayah Khan Younis dan Rafah, Gaza selatan.
Meski begitu, sejumlah persoalan teknis disebut masih harus dibahas, termasuk aturan keterlibatan pasukan apabila terjadi kontak dengan Hamas, jumlah personel yang akan dikirim, serta negara lain yang kemungkinan menyusul langkah Indonesia.
Pemerintah dan militer Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan Indonesia untuk menghadiri pertemuan perdana BoP.
“Ada undangan,” ujar Prasetyo, Senin. Meski demikian, ia belum memastikan apakah Presiden Prabowo akan hadir. “Belum, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” tambahnya.
