Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan kesiapan kader partainya yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menerima pemotongan gaji jika negara memang membutuhkan langkah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap wacana penghematan yang sedang dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto menyusul dampak konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah.
Menurut Sarmuji, kebijakan pemotongan gaji bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi ekonomi global yang bisa berdampak pada Indonesia.
“Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji,” kata Sarmuji saat dihubungi pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Ia menambahkan, sikap tersebut merupakan bentuk kesediaan para kader Golkar untuk peka terhadap situasi yang sedang dihadapi negara.
Pemerintah Kaji Langkah Penghematan
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempelajari berbagai kebijakan penghematan yang telah diterapkan oleh sejumlah negara sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Prabowo mencontohkan langkah yang diambil oleh pemerintah Pakistan. Negara tersebut diketahui menerapkan kebijakan penghematan cukup ketat di sektor pemerintahan.
Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain pemotongan gaji bagi menteri dan anggota parlemen. Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga memangkas jatah bahan bakar bagi kementerian serta membatasi penggunaan kendaraan dinas, di mana sekitar 60 persen kendaraan tidak digunakan setiap hari.
Penghematan Belanja Pemerintah
Langkah penghematan lainnya mencakup penghentian sementara sejumlah belanja negara, termasuk pembelian pendingin ruangan, kendaraan dinas, hingga perabot kantor di berbagai lembaga pemerintahan.
Tidak hanya itu, pemerintah Pakistan juga mengurangi frekuensi kunjungan kerja, membatasi kegiatan seremonial yang menggunakan anggaran negara, serta menerapkan sistem pembelajaran daring di perguruan tinggi.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut masih sebatas contoh yang dapat dipelajari oleh pemerintah Indonesia sebelum menentukan langkah yang tepat.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara hati-hati agar defisit negara tetap terkendali dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kebijakan penghematan yang tepat sasaran.
