Notification

×

Iklan

Iklan

Makin Bahaya! Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Wacana Penarikan Pasukan Menguat

Maret 30, 2026 Last Updated 2026-03-30T13:03:59Z


Kabar duka datang dari misi perdamaian Indonesia di Lebanon. Gugurnya seorang prajurit TNI akibat serangan artileri Israel memicu sorotan serius terhadap kelanjutan penugasan pasukan dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).


Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menilai pemerintah bersama TNI perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan prajurit Indonesia di wilayah konflik tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan saat ini sudah jauh dari tujuan utama misi perdamaian.


Menurut Dave, situasi di Lebanon justru menunjukkan eskalasi konflik yang semakin intens, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Ia menilai misi yang seharusnya menjaga stabilitas kini sulit dijalankan karena yang terjadi adalah pertempuran aktif.


Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan langkah strategis, termasuk kemungkinan penarikan pasukan. Hal ini dinilai penting untuk menghindari risiko yang lebih besar terhadap prajurit Indonesia yang bertugas di garis depan konflik.


Dave juga menyinggung langkah negara lain seperti Italia yang disebut mulai bersiap menarik pasukannya dari wilayah tersebut demi melindungi personel militernya. Ia menegaskan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan lainnya, termasuk diplomasi internasional.


Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah mengonfirmasi adanya korban dalam insiden tersebut. Satu prajurit TNI dinyatakan gugur, satu mengalami luka berat, dan dua lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban luka saat ini tengah menjalani perawatan medis intensif.


Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Lebanon dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut semakin mempertegas tingginya risiko bagi pasukan penjaga perdamaian PBB di kawasan tersebut.


Perkembangan ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penugasan luar negeri, khususnya di wilayah dengan tingkat konflik tinggi. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar misi kemanusiaan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan prajurit.