Pemerintah tengah menggodok kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, wacana ini memunculkan berbagai usulan terkait hari pelaksanaannya, yang justru menuai kekhawatiran dari kalangan legislatif.
Sejumlah anggota DPR mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak malah dimanfaatkan sebagai celah untuk menciptakan long weekend. Mereka menilai, jika penentuan hari WFH tidak tepat, tujuan utama penghematan energi bisa meleset.
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyoroti potensi risiko jika WFH diterapkan pada hari Jumat. Menurutnya, pilihan hari tersebut berdekatan dengan akhir pekan sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.
Ia menilai, alih-alih mengurangi penggunaan BBM, kebijakan ini justru bisa mendorong masyarakat bepergian untuk berlibur. Akibatnya, tujuan utama WFH sebagai langkah efisiensi energi menjadi tidak optimal.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPR lainnya, Ahmad Irawan. Ia mengingatkan bahwa WFH di hari Jumat berpotensi disalahartikan sebagai kesempatan libur panjang oleh masyarakat.
Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka kebijakan ini bisa melenceng dari tujuan awal. Bukannya menghemat BBM, justru konsumsi energi bisa meningkat karena aktivitas perjalanan yang lebih tinggi.
Irawan pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan hari Rabu sebagai opsi paling ideal untuk penerapan WFH. Ia menjelaskan bahwa jika WFH dilakukan pada hari Senin, masyarakat cenderung memperpanjang libur akhir pekan. Sementara jika diterapkan pada Kamis, ada kemungkinan pegawai mengambil cuti di hari Jumat untuk menciptakan libur lebih panjang.
Dengan memilih hari di tengah pekan, potensi penyalahgunaan kebijakan dinilai bisa diminimalkan.
Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pembahasan terkait hari pelaksanaan WFH sebenarnya sudah mengerucut. Sejumlah menteri telah mencapai kesepakatan dalam rapat koordinasi yang berlangsung cukup panjang.
Rapat tersebut melibatkan berbagai pejabat penting, termasuk Prabowo Subianto sebagai pihak yang nantinya akan menerima laporan final sebelum kebijakan diumumkan ke publik.
Meski begitu, Tito masih enggan membocorkan hari yang dipilih karena keputusan tersebut masih menunggu persetujuan resmi dari Presiden.
Ia juga menegaskan bahwa penerapan WFH bukan hal baru bagi Indonesia. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja fleksibel ini dapat berjalan efektif, bahkan saat porsi kerja dari kantor (WFO) sangat dibatasi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menetapkan kebijakan WFH yang tepat sasaran—tidak hanya efektif menghemat BBM, tetapi juga tidak memicu lonjakan mobilitas masyarakat yang justru kontraproduktif.
