Pemerintah Indonesia bersiap mengumumkan kebijakan baru berupa satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) dalam sepekan. Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa keputusan tersebut telah ditetapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi kepada publik. Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan investor asal Amerika Serikat, Ray Dalio, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (27/3/2026).
Menurut Airlangga, pengumuman kebijakan WFH ini tidak akan melewati akhir Maret 2026. Artinya, masyarakat—terutama aparatur sipil negara (ASN)—akan segera mengetahui skema kerja baru tersebut dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa Presiden terus memantau langsung perkembangan kebijakan ini. Ia juga mengisyaratkan bahwa pengumuman resmi hanya tinggal menunggu waktu dari pihak Kementerian Koordinator Perekonomian.
Kebijakan satu hari WFH ini rencananya akan diterapkan secara fleksibel dalam lima hari kerja. Tidak hanya untuk ASN, skema ini juga sedang dikaji untuk sektor swasta dan pemerintah daerah. Tujuannya jelas, yakni mengurangi mobilitas harian yang berdampak langsung pada konsumsi BBM nasional.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengingatkan bahwa kebijakan ini sebaiknya tidak dijadikan solusi utama dalam jangka panjang. Ia menilai WFH hanya efektif sebagai langkah taktis sementara untuk merespons kenaikan harga minyak dunia.
Aria Bima juga menyoroti bahwa gejolak harga energi saat ini tidak lepas dari konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kondisi tersebut membuat harga minyak global meningkat tajam dan berdampak pada beban energi dalam negeri.
Dengan latar belakang tersebut, kebijakan WFH diharapkan bisa menjadi langkah cepat untuk menekan konsumsi BBM, sembari pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
